detikNews : Ical Tak Khawatir Ada Pansus Lumpur Lapindo

Berita lengkapnya disini

Muhammad AS Hikam

Pansus Lapindo Jilid II akan segera dilaunching oleh DPRD Jawa Timur. Apa reaksi Ical sebagai pihak yang memiliki kepentingan paling besar dengan kasus banjir lumpur di Sidoardjo itu? Cuek bebek. Malah Ical bilang dengan enteng: "Terserah, saya sih terima saja." Lebih lanjut dia bilang bahwa "pembentukan pansus lumpur Lapindo oleh DPRD Jatim tidak akan membuat
sebuah keputusan hukum, mengingat DPRD bukanlah lembaga hukum, melainkan
lembaga politik." Nah!

Saya juga skeptis bahwa Pansus Lapindo Jilid II ini bakal efektif. Saya hampir yakin bahwa nasibnya lebih kurang akan sama dengan Pansus Lapindo Jilid I yang kala itu sebetulnya cukup punya pengaruh, namun toh kalah dengan tekanan politik. Apalagi sekarang, ketika Ical sudah mengontrol Golkar sebagai ketum DPP, jelas posisi dan pengaruh politiknya akan lebih kuat daripada sebelumnya. Paling jauh, Pansus jilid II ini juga tak lebih dari proyek politik untuk mencari recehan melalui tekanan terhadap PT. Lapindo Brantas.
Masalah utama yang mestinya diselesaikan oleh para wakil rakyat Jatim dan Sidoarjo, bukanlah bagaimana membentuk lembaga-lembaga ad-hoc yang tak punya kekuatan apapun vis-a-vis Ical dan Golkar. Yang perlu adalah advokasi langsung kepada rakyat dan wilayah seputar danau berlumpur hasil pengeboran gas, yang kini menjadi korban yang terpuruk dan terabaikan. Para wakil rakyat dan juga Pemda di Jatim dan Sidoarjo, tampaknya memang sengaja melupakan masalah prioritas itu, dan hanya berusaha memoles diri dengan kosmetik politik seolah-olah mereka peduli. Demikian juga ormas-ormas besar yang punya pengaruh dan massa di wilayah korban Lapindo, yaitu NU, seharusnya tidak hanya cukup dengan memobilisasi jemaahnya untuk istighotsah. Kendatipun upacara tersebut penting untuk memperteguh solidaritas dan keimanan, tetapi yang juga dierlukan adalah pembelaan yang nyata. Akan lebih ironis lagi kalau istighotsah-2 itu ujung-ujungnya juga dibiayai oleh Lapindo!

Para korban Lapindo sudah lebih dari empat tahun lamanya mencari keadilan dan sampai kini Dewi Keadilan masih belum berpihak kepada mereka. Bahkan upaya dari DPR-RI untuk membuat semacam tim investigasi Lapindo pun tidak pernah jelas hasilnya dan DPR periode 2009-2014 malah kesannya sepi-sepi saja. Apakah upaya dari DPRD Jatim itu bisa menjadi embrio dari proses yang lebih besar di Jakarta? Saya harap demikian, kendati saya sangat skeptis. Namun karena politik itu penuh dengan kemungkinan, bisa jadi ada faktor-faktor yang tak bisa dilihat sekarang bisa muncul dan mendorong terjadinya sesuatu proses yang tidak dapat diperhitungkan.