Muhammad AS Hikam
Hari ini tepat milad atau ultah Almaghfurlah KH Abdurrahman Wahid yang ke 70. Kita sebagai Gusdurians dan warga negara yang mencintai demokrasi dan berwawasan kebagsaan akan terus memaknai milad ini dengan upaya-upaya pengejawantahan pemikiran dan perjuangan beliau dalam konteks yang bermacam-macam sesuai dengan kondisi kita dan setting kita berada. Melalui jejarning sosial seperti facebook, misalnya, kita dapat memaknai hasil-hasil pemikiran dan kiprah beliau secara terbuka dan inovatif. Bagaimanapun juga warisan beliau yang sangat berharga bagi ummat Islam, bangsa Indonesia, dan kemanusiaan universal hanya akan dapat diejawantahkan secara dinamis kalau kita mampu menerapkannya dengan tepat. Demikian juga, tidak ada satu pihakpun yang bisa memonopoli warisan pemikiran dan perjuangan Gus Dur, termasuk keluarga beliau yang kita hormati. Semakin berkembang dan bervariasi upaya penerapan tersebut, semakin akan abadi dan relevan pula warisan beliau untuk kita yang tak lagi bisa bertemu beliau secara fisik.
Untuk itulah halaman seperti The Gusdurians di fecebook ini diciptakan dan disosialisasikan, bersama pula dengan puluhan atau mungkin ratusan halaman (pages) tentang Gus Dur yang lain. The Gusdurians, hanyalah sebuah titik atau satu tetes dari isi lautan kekayaan pemikiran dan perjuangan beliau. The Gusdurians tidak punya klaim untuk menyaingi siapapun apalagi memonopoli kebenaran dalam menafsirkan apa yang pernah dinyatakan atau diperbuat beliau. Namun The Gusdurians juga memohon agar kiprah mereka tidak dibatasi dengan klaim-klaim pihak lain sebagai yang paling "tepat" atau "asli" dalam menafsirkan Gus Dur dan pemikiran serta perjuangannya. Penggagas dan pengelola halaman ini mengikuti epistemologi dan metodologi hermeneutika yang mengedepankan keterbukaan teks bagi penafsiran, sehingga sang pembuat teks bisa saja tidak bisa mengontrol penafsirannya. Tentu epistemologi dan metodologi seperti ini bukannya tanpa resiko, tetapi resiko tersebut akan dicoba untuk diatasi dengan senantiasa berpegang pada etik dan etiket yang benar dan dapat dipertanggung-
jawabkan secara moral.
Masih sangat segar ingatan dan kenangan saya dengan Almaghfurlah dalam konteks ini, yakni ketika beliau berbeda pendapat dengan saya mengenai bagaimana perolehan suara PKB pada Pemilu 2004. Gus Dur sebagai pemimpin Partai dan seorang yang mengemong banyak orang cenderung menggunakan wacana yang sangat optimis, sementara saya yang punya latarbelakang akademis dan mengutamakan bukti empiris ketimbang yang spekulatif, kadang-kadang sampai pada kesimpulan yang berbeda. Suatu saat, beliau sedang berpidato di depan anggota Fraksi PKB di DPRD Propinsi Jatim berkaitan dengan pembekalan untuk pemilihan Gubernur. Dalam pidato tsb beliau sempat menyinggung prediksi tentang perolehan PKB pada Pemilu yang akan datang (2004), yaitu bahwa partai ini akan menyabet 49% suara. Namun demikian, kata GD, "ada juga yang tidak yakin kita bisa ampai sebesr itu, misalnya Kang Hikam, yang hanya meprediksi sekitar 20%". Saya yang juga hadir langsung interupsi: "Bukan 20% Gus, tapi 12%." Gus Dur pun sambil tertawa mengatakan: "Lho kan, malah lebih rendah lagi. Tapi ya ndak apa yang penting kita bekerja keras, nanti mana yang benar kan ketahuan."
Itulah Gus Dur, yang sangat luas, lugas dalam pandangan, dan membiarkan perbedaan pendapat terjadi asalkan disertai dengan argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenyataannya memang PKB hanya memperoleh sekitar 11% suara nasional dalam Pemilu 2004 yang lalu, dibawah capaian Pemilu 1999 yang meraih 13% suara. Ketika GD saya tanya soal kenapa prediksi beliau terlalu jauh, beliau juga menjawab dengan enteng: "Lha pemilunya memang berjalan tidak fair, banyak penyimpangan kok. Makanya PKB cuma mendapat segitu, Kang. Coba kalau jurdil dan tidak ada rekayasa, pastilah tidak cuma sebelas persen." Saya bisa memahami argumen GD seperti itu karena memang banyak ditemukan masalah namun oleh KPU tidak diselesaikan dengan baik.
Saya selalu merasa comfortable jika mempunyai perbedaan pendapat dg beliau karena hal tersebut akan memperkaya dan memperluas cakrawala pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan . Sayang sekali karena kepentingan-kepentingan pragmatis para elite partai sering masalah perbedaan pendapat tersebut dianggap sebagai perlawanan atau ketidak loyalan dsb. Padahal, prinsip yang selalu saya pakai adalah, jika keputusan sudah diambil oleh GD tidak ada lagi argumen, namun sebelum ada keputusan maka berbagai masukan harus disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan beliau. Pelajaran inilah yang selalu saya pegang dan merupakan salah satu kunci keberhasilan sebuah organisasi dan manajemen.
Dirgahayu Milad Gus Dur, semoga para Gusdurians tetap semangat dalam melanjutkan dan mengembangkan pemikiran dan perjuangan beliau!
04 August 2010
KENANGANKU DENGAN GUS DUR (25): EDISI MILAD 4 AGUSTUS 2010
KENANGANKU DENGAN GUS DUR (24)
Muhammad AS Hikam
Sebagai salah seorang guru yang paling penting dalam kehidupan saya, Almaghfurlah Gus Dur tampaknya memang sosok dan tipe guru yang Non-konvensional. Metode yang dipakai untuk memberikan ilmu atau pemahaman kepada orang, menurut saya, memang sangat bervariasi. Saking bervariasinya, bukan tidak mungkin orang baru merasa bahwa Gus Dur memberikan "pelajaran" atau "ilmu" kepada orang tersebut setelah sekian lama berlangsung. Pengalaman ini menjadi salah satu kenangan saya dengan beliau, yaitu bagaimana cara GD melakukan transfer of experience secara intensif tetapi yang saya pahami setelah sekian lama berlangsung. Pada mulanya apa yang dilakukan oleh beliau saya pikir hanyalah sebagai suatu hal lumrah dan sekedar sebuah kebetulan belaka, sehingga saya juga tak merasakan sebagai sesuatu yang memang direncanakan beliau.
Pengalaman ini berkaitan dengan bagaimana Gus Dur dalam beberapa kesempatan dimana semestinya beliau memberikan mauidloh hasanah, alias pidato, lalu tiba-tiba tidak jadi datang dan akhirnya saya yang mesti "ketiban sampur," istilah Jawanya, alias harus menjadi ban serep beliau. Padahal acara-acara tersebut adalah perhelatan yang melibatkan puluhan ribu massa dan event yang sangat penting seperti ulang tahun wafat (Khaul) Ulama pendiri Pesantren besar atau Khaul seorang Waliyullah yang sangat dihormati masyarakat di satu atau beberapa daerah. Kalau hal ini berlangsung hanya satu atau dua kali, barangkali saya tidak akan terlalu memikirkannya, tetapi karena yang saya ingat saja sudah lebih dari lima kali terjadi, maka akhirnya saya renung-renungkan apa maknanya.
Tentu bukan Gus Dur namanya kalau tidak dengan cara yang spektakuler dan penuh kejutan. Misalnya, ketika pada suatu saat GD membatalkan kehadiran beliau dalam acara Khaul mBah Sunan Bonang di Tuban. Kalau tak salah, itu terjadi ketika beliau sudah lengser dan tentu saya juga tidak lagi menjadi menteri, tetapi salah satu Ketua partai. Sebagaimana biasanya, acara Khaul yang dari zaman dahulu sangat populer itu, menarik minat pengunjung hingga memenuhi alun-alun Tuban, mungkin jumlahnya bisa sampai sembilan puluh atau seratusan ribu orang. Karena yang akan rawuh (hadir) sebagai pembicara utama adalah Gus Dur, tentu daya tariknya makin besar lagi dan para peziarah pasti juga akan meluberi tempat acara. Dan memang benar, ketika saya sampai di lokasi, setelah "berjuang" keras menerobos massa yang berjubel, saya perkirakan memang sekitar seratusan ribu manusia memadati alun-alun dan jalan-jalan sekitarnya. Kharisma Gus Dur memang seperti magnet yang luar biasa untuk wilayah mantan Karesidenan Bojonegoro dan sekitarnya.
Ketika saya duduk bersama Kyai Cholilurrachman, pimpinan Yayasan Sunan Bonang dan sekarang Rois Syuriah NU Kab Tuban, sambil menunggu acara dimulai, saya tanya kepada beliau "Gus Dur sudah sampai mana, Kyai?". Kyai Cholil, yang juga guru saya waktu di SMP Mu'allimin, menjawab "katanya masih di jalan, tapi saya tidak bisa memastikan di mana beliau.." Menderngar itu saya sudah kebat-kebit, jangan-jangan ada sesuatu. Dan benar, setengah jam kemudian, sopirnya GD menelepon saya (dari Jakarta!), katanya GD mau bicara sama saya. Tentu segera saya bilang monggo, silahkan.
"Kang sampean sudah di Tuban sekarang?" Kata GD dari ujung telepon
"Iya Gus, kan kemarin janjiannya kita ketemu di Tuban." Saya menjawab
"Iya, tapi saya tiba-tiba sakit perut yang serius, Kang... jadi gak bisa datang."
"Lho lha terus ini gimana Gus, puluhan ribu orang menunggu panjenengan.."
"Ya sudah, sampean saja yang pamitkan saya, nanti minta maaaf saya gak bisa hadir karena sakit. Mohon doanya semoga segera sembuh." Kata GD enteng
"Lha terus saya nanti omong apa, wong gak ada persiapan.." Saya langsung cemas
"Ya ceritakan saja bagaimana perjuangan para wali. Sampean kan mengerti... Cerita soal Mas Karebet atau Joko Tingkir, misalnya, selain mBah Bonang. Yang begitu-begitulah..."
"Ya njenengan bicara sama Kyai Cholil dulu bahwa gak bisa hadir.." Kata saya sambil menyerahkan telepon kepada guru saya, Kyai Cholil.
Walhasil, akhirnya saya yang harus bicara, kendati waktu itu diundang juga Kyai Fuad Hasyim dari Buntet (almaghfurlah). Ketika saya kembali ke Jakarta, GD cuma enteng saja bertanya "Piye Kang, acara Khaul mBah Bonang?". Saya sambil rada "manyun" menjawab, "Wah Gus, saya bener-bener ngeri, gak siap. Beda waktu saya jadi meneteri dulu, pidato di tempat yang sama gak masalah karena sudah dipersiapkan." Gus Dur cuma tertawa saja, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa.
Yang begini ini terjadi lagi di Klaten, di Ponpes Popongan, pesantren yang usianya ratusan tahun dan salah satu pengasuhnya yang terkenal adalah Almaghfurlah mBah KH Manshur. Ayah saya alm juga pernah mengaji tasawuf ke pesantren yang punya tradisi Tasawuf Naqsyabandiah Kholidiah ini. Khaul mbah Manshur Popongan pun dihadiri puluhan ribu orang di sekitar Klaten, Boyolali, bahkan Grobogan juga. Saya kebetulan juga diajak kesana oleh Gus Dian Nafi' dari Solo yang masih keuarga ponpes itu. Sama dengan yang terjadi di Tuban, Gus Dur juga mendadak tidak jadi hadir (saya lupa alasannya) dan akhirnya saya ikut kena sampur "mewakili" beliau. Untung ada Gus War dari Lirboyo, Kediri, yang juga menjadi penceramah, sehingga pastinya para hadirin bisa mendapat siraman rohani, bukan cuma "hasutan rohani" dari saya (ini istilah GD kalau mengomentari saya). Di Jember, hal serupa terjadi juga, di Semarang, di Lumajang, dan entah beberapa lagi saya lupa. Polanya sama: last minute cancellation dengan segala macam alasan, dan saya tidak diberitahu sebelumnya, ujug-ujug (mendadak) saya jadi ban serep!
Terus terang, saya lalu mencoba mengembangkan taktik, kalau Gus Dur ceramah dan saya diundang untuk hadir, lebih baik datang bersama-sama beliau. Bukan apa-apa, cuma saya merasa tidak bisa pidato di depan massa seperti para Ustadz dan Kyai, apalagi seperti GD. Tentu saja taktik ini kadang berhasil, kadang tidak, dan akhirnya saya menyerah. Terima saja apa hasilnya. Lama saya baru mikir, bahwa mungkin saja inilah caranya GD memperkenalkan saya kepada publik massa bawah (grassroots) NU agar saya memahami dengan lebih baik bagaimana cara berbicara dengan mereka. Daripada saya diperkenalkan oleh GD lebih baik bicara saja sendiri dengan segala resikonya. Untunglah para jamaah NU berhati baik, sehingga rasanya saya belum pernah disuruh turun dari panggung sebelum "pidato" saya selesai!
Saya yakin GD juga memberi "pelajaran" dengan cara yang sama kepada beberap orang seperti saya, hanya saja belum pernah mendengar cerita mereka saja. Bagi saya, hikmahnya adalah bahwa bersama GD harus selalu siap dengan segala situasi. Saya juga belajar bicara model seminar menjadi pidato untuk massa, dengan pemakaian bahasa dan isi pesan yang sangat berbeda. Walaupun saya sampai sekarang masih tetap alergi untuk pidato di depan massa, tetapi tampaknya tidak terlalu menakutkan lagi. Dalam kampanye-kampanye Pemilu sejak 2003 sampai yang terakhir 2009, saya sudah tidak lagi demam panggung atau gagap untuk berkomunikasi dengan massa yang acak seperti itu. Gus Dur adalah guru yang sabar tetapi sekaligus juga tidak tanggung-tanggung. Kalau saja saya sejak awal diberitahu oleh beliau bahwa saya akan diajari dengan cara itu, pastilah saya sudah lari tunggang langgang.! Terimakasih Gus atas pelajaran yang diberikan kepada saya!
detikNews : PPP Tolak Pengadaan Rumah Aspirasi Rp 112 M
Muhammad AS Hikam
Ada peribahasa yang mengatakan "sekali lancung keujian, seumur hidup orang
tak percaya." Ungkapan ini rasanya cocok dengan kondisi psikologis
publik menghadapi DPR dan anggota-anggotanya. Karena DPR dan sebagian
anggotanya sudah dianggap "lancung" alisa tukang bohong oleh rakyat,
maka apapun yang diwacanakan oleh pihyak
yang pertama itu, langsung sudah dianggap sebagai sesuatu yang minimal
perlu dicurigai, atau maksimal langsung ditolak. Tak perlu lagi
ditelisik apakah wacana atau gagasan DPr dan wakil rakyat itu baik dan
bemanfaat atau tidak, yang penting tolak dan curiga. Kalau sudah
demikian, kendatipun DPR dan wkil-2 rakyat terhormat itu ngotot dan
tetap melaksanakan gagasannya, hasilnya akan sangat bertentangan dengan
harapan. Jadi boro rumah aspirasi itu, misalnya, akan berfungsi dengan
baik seperti yang diinginkan, justru akan menjadi "senjata makan tuan"!
DPR
dan wakil rakyat sudah mengalami krisis kepercayaan pada tingkat atau
stadium yang akut saat ini. Satu-satunya alasan kenapa mereka masih
tetap eksis hanyalah karena kalaupun dibubarkan atau dimakzulkan, toh
hanya buang-buang energi atau biaya. Toh ujung-ujungnya rakyat sendiri
yang akan menjadi korban dan nanti harus pula memilih anggota DPR baru
yang juga belum tentu lebih baik. Jadi, rakyatpun bersikap pragmatis:
cuek bebek dan selalu menolak apapun yang menjadi gagasan dan program
DPR, tak peduli apakah itu baik atau setengah baik, apalagi buruk.
Kalau pun misalnya DPR RI saat ini menyuruh Malaikat untuk menjadi PR
mereka pun, saya ragu bahwa rakyat Indonesia akan percaya. Sedemikian
buruk kondisi tersebut, sehingga kondisi politik kita saat ini adalah
semacam "stalemate" alias buntu yang arahnya menuju sebuah pembusukan
politik.
DPR yang belum lagi berusia setahun ini, mungkin adalah
DPR yang paling buruk yang pernah dihasilkan oleh Republik ini. Hampir
seluruh ukuran atau standar kinerja yang dipakai oleh orang yang waras
telah dilabraknya: absensi, tugas-tugas pengawasan, korupsi, kemampuan
dalam melaksanakan tugas, kemampuan berwacana, dan bahkan penampilan
ketika sidang, sudah buruk semua! (contoh: banyak foto anggota DPR
tidur dalam sidang dsb). Dengan kinerja semacam ini, mana mungkin
publik akan bisa percaya, apalagi bangga dengan para wakilnya. Anehnya,
para anggota DPR pun umumnya tenang-tenang saja dengan kondisi seperti
ini dan malahan membuat gagasan-gagasan bodoh dan memalukan seperti
Dana Aspirasi alias genthong babi, dan kini Rumah Aspirasi yang bisa
kita namakan saja "kandang babi."
Di AS, urusan rumah aspirasi
bagi anggota Kongres adalah sudah lumrah dan memang dibiayai oleh
negara. Setiap Senator pasti memiliki kantor perwakilan di Washington,
DC dan di negara-negara bagian masing-masing. Mereka, anggota Konggres
itu, setiap akhir minggu wajib hukumnya untuk kembali ke konstituen dan
berbicara dengan mereka. Biayanya tentu dibebankan kepada anggaran
Kongress. Dengan adanya rumah aspirasi demikian maka para konstituen
bisa melaporkan apa yang menjadi aspirasi mereka, baik di negara-bagian
mereka atau langsung ke DC. Itulah praktik yang bagus dan mestinya
ditiru di negeri ini.
Namun rumah aspirasi yang digagas DPR saya
kira lain sama sekali, karena belum apa-apa sudah dicurigai sebagai
buang-buang biaya. Padahal, apa yang dilakukan oleh Ramadhan Pohan (PD)
dengan biaya sendiri sebetulnya sudah bagus dan bisa jadi model.
Menurut pendapat saya, untuk sementara memang harusnya anggota DPR
pribadilah yang membuat rumah aspirasi di daerah masing-2 atau
parpolnya sendiri yang membiayai. Jika tidak demikian, maka rakyat yang
sudah empet dengan DPR ini tidak akan bisa menerimanya karena mereka
sudah terlanjur tidak punya kepercayaan. Untuk mengembalikannya, maka
model yang dilakukan Ramadhan Pohan sangatlah elok untuk diikuti.
Jadi
sebelum semuanya rusak dan hubungan DPR dan rakyat makin carut marut,
saya pikir para anggota DPR harus melakukan refleksi diri dan jangan
semakin bersikap "adigang adigung adiguna". Dalam psikologi publik yang
sudah runyam begini, mendingan para anggota perwakilan rakyat itu mau
mundur dan melakukan perbaikan diri serta lembaga. Sudahi sikap-sikap
yang arogan dan sok kuasa. Hentikan pameran kebodohan yang memalukan
negara dan bangsa itu. Mulailah bekerja sebagaimana selayaknya orang
yang memang bisa bekerja. Atau kalau memang tidak punya kemampuan, ya
mundur saja dan diganti dengan yang lebih baik. Dan yang terpenting
parpol sebagai wadah mereka direformasi total sehingga tidak menjadi
semacam gerombolan mafia belaka.
30 July 2010
PAPUA DAN GUS DUR: KENISCAYAAN DEKONSTRUKSI WACANA POLITIK
Muhammad AS Hikam
Salah satu persoalan paling strategis di negeri ini adalah pembangunan dan pemberdayaan Papua serta rakyat Papua. Semenjak pulau terbesar di Indonesia ini resmi bergabung sebagai bagian NKRI, cerita yang paling sering terdengar mengenai Tanah dan rakyat Papua lebih banyak menggambarkan penderitaan dan keterbelakangan ketimbang cerita sukses pemberdayaan dan pembangunan. Kalau pun muncul dalam wacana yang positif, umumnya berkisar kekayaan alam, eksotisitas flora dan fauna, serta penduduk dan budaya aslinya. Sedikit sekali warta gembira tentang perkembangan tanah Papua dan rakyatnya sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia Raya, paling-paling menjadi bagian dari cerita sukses eksplorasi bangsa asing berupa tambang tembaga dan emas Freeport di kawasan Timika.
Dalam wacana dominan mengenai Papua, selalu ditarik bifurkasi atau posisi biner pemerintah pusat dan rakyat Papua yang seolah-olah tak terjembatani karena jarak fisik, jarak politik, dan jarak kultural yang maha jauh. Pusat, dalam wacana ini, adalah apa yang tidak diinginkan oleh Papua dan rakyat Papua (khususnya penduduk asli): dominasi kekuasaan, keserakahan mengeksploitasi kekayaan alam, ketidakpedulian terhadap rakyat yang masih bodoh, miskin, dan terbelakang, serta tidak adanya kemauan politik untuk meyetarakan Papua dan penduduknya dengan penduduk lain di tanah air RI. Daerah, dalam wacana ini, sering muncul dalam gambaran yang tidak nyaman, ramah, dan akrab: separatisme, ketidakmauan untuk maju dari penduduk asli, sikap keras kepala dan tak mau berterimakasih, serta ketergantungan elite Papua dengan pihak-pihak asing yang sejatinya memanfaatkan mereka.
Dengan wacana dominan seperti itu, nyaris mustahil untuk mencari titik temu yang pada ujungnya akan memperkokoh keberadaan Papua dalam bingkai NKRI serta kesadaran akan nasib sebangsa dengan "the rest of us" di bagian-bagian lain negeri ini. Wacana demikian akan terus memperdalam kecurigaan (suspicion) dan melunturkan kepercayaan (trust) atau yang masih tersisa darinya selama lebih dari empatpuluh tahun belakangan yang ada dalam mind set rakyat Papua. SAementara itu, wacana dominan tersebut juga menciptakan sikap rigid dan stereotipikal dari penguasa, khususnya di pusat, yang kemudian di share oleh sebagian rakyat Indonesia yang sejauh ini belum benar-benar memahami dan menganggap Papua sebagai bagian dari tubuh dan nyawa Republik!
Itulah sebabnya, bahkan seorang Rektor Universitas Cendrawasih, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, pun sengaja atau tidak, sadar atau tidak masih belum mampu bneranjak dari dominasi wacana yang saya kira tidak produktif dan kreatif tersebut. Beliau mengatakan bahwa "jujur, sampai saat ini pemerintah kita di Jakarta masih mencurigai Papua, banyak tidak percayanya pada Papua." (http://www/. rakyatmerdeka.co.id/news/2010/07/29/99698/INDONESIA-DARI-PAPUA). Apakah kriteria yang beliau pakai untuk membuat statemen putatif semacam itu? Apakah penguasa daerah Papua masih di dominasi orang-orang bukan asli Papua? Apakah dana otsus Papua tidak dicairkan selama sepulih tahun terakhir? Apakah lembaga-lembaga adat, agama, dan kaum perempuan tidak masuk dalam Majelis Rakyat Papua? Apakah DPR Papua masih belum terbentuk? Apakah pemekaran provinsi dan kabubaten di papua tidak terjadi? Apakah kerukunan umat beragama dan hubungan antar-etnis sangat buruk selama beberapa tahun terakhir?
Saya berani mengatakan, kalau kriteria itu yang dipakai untuk soal kepercayaan Pusat kepada Papua, saya kira jawabnya tidak benar. Prof Kambuaya, seperti halnya banyak elite Papua termasuk yang berada dalam masyarakat sipilnya, hanya menggunakan wacana dominan itu sebagai mantra yang kalau diulang-ulang dianggap kemudian menjadi kenyataan atau paling tidak menciptakan tenaga "magis." Dengan menyatakan bahwa Pusat masih curiga tersebut, sang Prof telah menghapus dan meniadakan seluruh fakta-fakta yang telah berubah di Papua yang kesemuanya berpotensi memberdayankan tanah Papua dan rakyatnya. Dengan kata lain, elite Papua juga sedang berpartisipasi dalam menciptakan wacana tidak mempercayai (discourse of distrust) apa yang telah dan sedang berproses. Bahwa proses tersebut masih belum memuaskan, semua orang tahu, tetapi menganggap semuanya tidak berarti karena masih ada kecurigaan, saya kira hal itu sangat tidak fair.
Demikian juga jika Pusat masih tetap menganggap Papua sebagai "terra incognita" (ranah tak dapat dipahami) yang selalu harus ditutup dari mata publik, selalu dianggap rawan dan berbahaya (tetapi dibiarkan dieksploitasi sumber alamnya ioleh asing!), senantiasa diselimuti bahaya separatis dan OPM (dalam jenis yang berganti-ganti), dan senantiasa dianggap tidak mampu mengikuti perkembangan yang terjadi di daerah Indonesia yang lain, maka Pusat pun sebenarnya sedang menjalankan missi penghancuran dari dalam. Papua, cepat atau lambat akan mengalami pengasingan eksistensi, alienasi dari batang tubuh RI, dan membeku dalam stagnasi sosial-budaya, politik, dan ekonomi. Pusat dan "the rest of us" harus bertanggungjawab jika kemudian RI teramputasi salah satu oragnnya yang terpenting, karena telah terjebak dan merasa enak dalam wacana dan praksis yang sangat menyesatkan itu.
Sudah saatnya dilakukan dekonstruksi wacana dan praksis mengenai Papua dan rakyat Papua, dan menggantinya dengan wacana dan praksis baru yang lebih produktif, humanis, dan membebaskan atau emansipatoris. Papua sebagai bagian integral NKRI adalah fakta yang tak bisa diubah selama Republik masih ada dan karenanya pemberdayaan kawasan dan rakyat Papua adalah sine qua non atau kemutlakan: infrastruktur, ekonomi, sosial, politik dan budaya sebagaimana yang terjadi di daerah Indonesia yang lain. Bahkan sebuah Marshall Plan ala Indonesia utk Papua semestinya dibuat semenjak lama untuk membebaskan wilayah itu dari isolasi yang disengaja atau tidak, baik oleh elite Pusat dan Daerah. Pusat tidak boleh hanya memberikan ikan yang kemudian membusuk karena dikorupsi oleh elite Daerah, dan elite Daerah tidak hanya membodohi rakyat dengan mengeksploitasi ketidaktahuan mereka serta ketiadaan akses kepada kekuasaan.
Salah satu pelopor dekosntruksi wacana dan praksis tentang Papua adalah Almaghfurlah Gus Dur. Bagi beliau, Papua terlalu besar dan terlalu kaya serta terlalu penting untuk hanya diserahkan kepada elite Papua dan Pusat belaka. Papua harus tetap menjadi milik bangsa Indonesia yang bermanfaat bagi bangsa dan menjadi pelopor bagi kejayaan bangsa di masa datang. Itulah sebabnya, wacana bifurkatif yang hanya menguntungkan para elite harus dibongkar dan deganti dengan wacana dan kiprah pemberdayaan yang bermanfaat bagi semua. Gus Dur memulai dengan pembongkaran nama yang dianggap tidak memiliki landasan kultural, yaitu Irian Jaya, menjadi Papua. Beliau juga mengakui hak-hak budaya termasuk lambang bintang kejora sebagai identitas lokal, bukan sebagai lambang sebuah entitas negara baru. Beliau pun mempelopori otonomi khusus untuk Papua, kendati tidak sempat mengikuti sampai terwujud hingga saat ini. Itulah sebabnya bagi Papua dan rakyat Papua, Gus Dur adalah pahlawan sejati mereka yang akan menjadi inspirasi dan simbol pemersatu bangsa yang menghargai dan menghormati hak-hak dasar semua warganegara, termasuk Papua.
Jakarta 31 Juli 2010