30 March 2010

Gus Dur 'Dibangunkan' Jamaah Sarungan

Sumber : Djoko Suud Sukahar - detikNews

'Jamaah sarungan' menggelar muktamar. Agendanya memilih pengurus. Namun sikap ceplas-ceplos warga nadliyin di antara setumpuk persoalan internal dan eksternal menjamin muktamar di Makassar seru. Bisa saja rekomendasi yang dihasilkan bakal mengubah peta politik negeri ini.

Persoalan pertama yang bakal mengundang komentar adalah sikap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam kasus Bank Century. 'Kepatuhan' partai bentukan Nahdlatul Ulama (NU) itu dianggap aib, karena 'dikonversikan' dengan jabatan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar. Ini yang akan memancing polemik.

Para kiai akan keras bersikap. Mungkin 'meminta' Muhaimin Iskandar untuk lengser. Atau bisa saja terjadi 'kudeta', para kiai pendiri PKB 'memaksa' Sang Ketum 'mengembalikan' partai itu ke tangan para kiai untuk diformat ulang sesuai dengan 'gaya nadliyin'.

Ditambah pasca meninggalnya Gus Dur serta 'surat tugas' terakhir 'Sang Wali' pada Muamir Mu'in Syam, maka rasanya perdebatan ini akan berjalan alot dan keras. Dalam kaitan itu, kedatangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di muktamar yang ke-32 ini ibarat 'dewa penolong' bagi Muhaimin. Itu sedikit meredam 'amarah' para kiai.



Di area ini berlapis-lapis persoalan melejit ke permukaan. Kelompok kultural dan struktural tidak terhindari, head to head berhadapan. Mereka teragitasi untuk berebut posisi. Hanya, semua itu akan bias, karena di balik itu rekam jejak Gus Dur tanpa disadari tampil sebagai patokan. Sebagai ukuran untuk menilai 'baik-buruk' yang kultural maupun struktural.

Untuk urusan ini ditaksir akan berjalan panjang. Tidak hanya diperdebatkan dalam muktamar, tetapi terus berkembang hingga muktamar bubar. Sebab ‘tiga kelompok’ dalam tubuh PKB itu sulit dipertemukan untuk dipersatukan. Dan dalam kasus ini fatwa kiai pun punya kans diulur-ulur melalui negosiasi silaturahmi.

Agenda utama tentunya pemilihan pengurus baru NU. Untuk tanfidz hampir pasti akan dipegang Aqil Siraj. Tokoh ini dianggap sebagai figur yang pas menduduki jabatan itu. Dia tidak se-liberal Gus Sholah adik Gus Dur, tidak se-elitis Ali Maschan Moesa, dan tidak se-ekstrim Ulil Absar Abdala. Aqil tipe 'jamaah sarungan' yang memiliki kecerdasan dan human relation yang baik. Dia representasi tradisionalisme yang modern dan modernisme yang salaf.

Sedang untuk jabatan Syuriah, KH Sahal Mahfud diidolakan. Kiai yang brillian dan 'kultural' itu diasumsikan sebagai penjaga garda terdepan organisasi nadliyin ini dari 'politisasi' pengurus NU. Tidak berlebihan jika masuknya Kiai Sahal ini dianggap sebagai strategi untuk mengganjal langkah Hasyim Muzadi dan simbolisasi kembalinya ‘Gus Dur-isme’ dalam NU.

Perang kepentingan itu yang bakal mendominasi muktamar kali ini. Sebab kendati ketika Gus Dur masih hidup banyak yang kontra, tetapi terjadi perubahan drastis saat tiada. Gerakan mengakomodasi ide dan gagasannya mengental. Dan ekspresi dari gerakan itu adalah dengan 'memperkecil' pihak-pihak yang pernah berseberangan dan menentang Gus Dur masuk dalam kepengurusan NU periode ke depan. Ini arus besar yang berkembang dalam muktamar kali ini.

Agenda-agenda 'rawan' itu tidak tertutup kemungkinan berganti sensitif. Itu karena sikap terbuka dan 'demokratisasi gaya' warga nadliyin. Siapa saja berhak omong dan berkomentar. Ceplas-ceplos itu yang akan mempertajam isu di muktamar, serta menjadi bola liar yang bisa digojek suka-suka oleh para wartawan.

Kelompok manakah yang bakal menang dan kalah dalam pertarungan di wadah 'jamaah sarungan' yang telah jarang pakai sarung itu? Rasa-rasanya, setelah lama menjalani 'profanisme', kerinduan masalalu adalah pilihan.


*Djoko Suud Sukahar: pemerhati budaya, tinggal di Jakarta
(iy/iy)

selengkapnya >>>

WAWANCARA IMAJINER DENGAN GUS DUR (2)

Muhammad A S Hikam

(Sambil leyeh-leyeh, Gus Dur mendengarkan musik Ummi Kultsum yang digemari beliau. Saya pelan-pelan duduk di sebelahnya dan stelah cium tangan ikut menikmati suara merdu penyanyi dari Mesir itu. Lagunya kalau gak salah "al Athlal", yang seperti lagu-lagu Ummi Kultsum yang lain, mendayu-dayu dan panjang. Sambil sesekali menirukan lirik lagu, GD melayani obrol;an dengan saya):

"Waras, Kang?" Sapa Gus Dur seperti biasa

"Alhamdulillah Gus, walaupun rada capek, karena dua hari berturut-turut nongkrongi Muktamar di Makassar." Saya menjawab, sambil pelan-pelan memijat jempol kaki beliau.

"Iya saya lihat sampeyan duduk di depan jejeran sama Slamet Effendi Yusuf dan Kang Said." Kata GD

"Hehehe.. tapi saya bukan tim sukses lho Gus, cuma peninjau biasa saja.." Canda saya

"Biasanya timnya yang sukses, bukan calonnya... hehehe..." Gus Dur menimpali

"Memang Gus, dari dulu juga begitu. Tapi ngomong-ngomong bagaimana pendapat njenengan Gus, tentang hasil Muktamar, terutama terpilihnya mBah Sahal dan Gus Aqil itu?"

"Lha kan sudah saya bilang kemarin, gak ada pengaruhnya yang berarti. Apalagi Kyai Sahal masih tetap menjadi Rois 'Aam. Menurut saya malah sebuah kemunduran, walaupun saya juga tidak setuju Hasyim menjadi Rois 'Aam lho ya.." Kata GD menjelaskan posisinya.



"Tapi, Gus, bukannya artinya NU masih tetap dipegang Ulama yang keilmuan dan keulamaannya sudah tidak diragukan lagi, seperti mBah Sahal itu?" Saya mencoba berargumen.

"Lho iya, kalau dari segi leilmuan dan muru'ah segala macem itu, memang Kyai Sahal bagus. Tapi ini kan soal bagaimana membuat NU menjadi pilar ummat islam di Indonesia yang sedang diurek-urek oleh kelompok gerakan garis keras.. Itu ndak bisa kalau diserahkan kepada orang yang lemah. Sebenarnya NU sangat disayangkan karena gagal memncari alternatif yang lebih pas. Tapi ya saya udah tahu kok Kang, itu memang maunya begitu." Kata GD rada panjang lebar.

"Maunya siapa Gus? Kan itu suara floor dari seluruh cabang dan wilayah." Saya coba membela

"Alaaah.. sampean kayak gak tahu saja. NU memang sengaja dibuat lemah kepemimpinannya, supaya orang-orang fundamentalis bisa seenaknya saja di MUI dan gerakan Islam lain. Kan sudah sepuluh tahun kita melihat itu terjadi. Saya sudah pernah mencoba di Boyolali tahun 2005 kemarin, tapi ya distop oleh yang kuoso. Sebab kalau saya jadi Rois 'Aam gak bakalan saya izinkan NU dan warga Nahdliyyin dikuyo-kuyo dan lemah.."

"Begitu ya Gus.. Tapi bagaimana kalau seandainya Gus Hasyim yang jadi Rois 'Aam? Apakah akan lebih bagus buat NU?" Tanya saya

"Ya ndak gitu, Hasyim kan sudah jelas warnanya politis, dan belum mumpuni dari segi Fiqih dan keulamaan yang memang menjadi trade mark Syuriah, apalgi Rois 'Aam. Maksud saya kan ya ada ulama-ulama lain yang punya kapasitas dan mumpuni dalam menghadapi gerakan radikal Islam.."

"Misalnya, Gus.."

"Ah.. ndak usahlah, tapi sampean kan tahu di sana ada Kyai-kyai sepuh semacam Kyai Tolhah Hasan, ada Bib Lutfi, Kyai Ma'ruf Amin, ada macem-macem. Mungkin belum se senior Kyai Sahal, tapi dari segi kemampuan dan pengalaman sebagai Kyai yang mengelola masalah-masalah kemasyarakatan.."

"Atau Gus Mus ya Gus.."

"Gus Mus biar jadi penyair saja.. hehehe.. belum waktunya, lima tahun lagi mungkin..."

"Jadi njenengan tidak terlalu optimis ya Gus.."

"Lha ngapain optimis pessimis segala Kang, wong saya sudah enak di sini. Cuma saya kasihan saja, makin berat NU menjadi penyangga moderasi dan toleransi di Indonesia kalau Ulamanya kurang tegas. Itu nanti lihat saja, makin nglunjak saja tuntutan kaum garis keras. Nanti setelah UU Porno, menolak peninjauan UU Penodaan Agama, fatwa rokok, dan macem-macem lagi. Tahu-tahu Islam di Indonesia mirip Saudi."

"Tapi kan masih ada Gus Qqil, Gus, beliau orangnya mirip njenengan.." Saya coba ngeyel..

"Kalau cuma Kang Said sendirian ya repot, Kang. Aapalgi dia bukan seorang manajer. Kang Said itu gayanya mirip saya, makanya perlu orang yang bisa ngurusi PB. Sayangnya Rozi (Munir) juga sudah mbarengi saya di sini. Moga-moga saja Kang Said bisa milih orang dan tidak takut sama orang-orang Syuriah yang kalem-kalem itu."

"Kalau soal godaan politik, gimana Gus?"

"Nah itu juga, Kang. Saya dengar Kang Said mau menjadikan Ipul sebagai Sekjen PBNU. Kalau itu terjadi ya selesai saja PBNU, karena pasti akan jadi kendaraan politik yang lebih parah ketimbang zaman Hasyim Muzadi. Ipul kan akan menjadikan PBNU sebagai kendaraan pengganti partai, mau jadi Gubernur kek apa kek. Nah yang begini-begini ini Kang Said gak bisa ngerem, karena Kang Said merasa kurang enak kalau berurusan dengan keluarga saya."

"Nah mungkin beliau akan ajak Gus Sholah, supaya non partisan, di samping juga Masdar Farid dan lain-lain yang masih kenceng tidak mau politik."

"Kalau posisi mereka bukan strategis ya buat apa. Masdar mungkin tetap berjuang karena memang dia orang LSM, jadi apa saja ya tetap akan kerja keras membangun NU. Yang lainnya saya ndak tahu apakah bisa berkiprah. Mestinya orang seperti Sastro, Ali Masykur dan kakaknya, Ali Maskhan bisa dipakai memperkuat PB."

"Ulil juga ya Gus.."

"Wah.. kalau itu mesti diseneni sama Kyai Sahal dan lain-lain. Biar saja Ulil bergerak menjadi pemikir nanti juga ada saatnya muncul. Anak-anak muda umumnya menghendaki Ulil muncul, tapi masih belum kuat menghadapai konservatisme para Kyai, terutama di daerah-daerah luar Jawa."

"Apa yang harus dilakukan GUs Aqil ya Gus, supaya bisa mengimbangi konservatisme dan melanjutkan pemikiran dan kiprah njenengan?"

"Ya terus aja silaturrahim ke para Kyai sepuh di bawah, Kyai-kyai Kampung itu lho. NU itu kekuatannya di sana, bukan di Jakarta. Kalau Kang Said rajin ke bawah sambil menyosialisasikan pemikirannya yang toleran dan inklusif, Insya Allah lama-lama juga masuk. Kang Said itu kan sebenarnya kebanteren dalam membela Syi'ah dan Ahmadiyyah. Gak apa, memang itu resiko. Nah sekarang ada kesempatan menampilkan diri supaya pikiran-pikirannya yang bagus makin dipahami oleh warga NU di bawah. Kalu sudah bisa memegang para Kyai kampung, beres Kang."

"Kalau NU dengan politik di Jakarta gimana Gus?"

"Aah, biarin aja, wong gak mau denger orang yang namanya Pemerintah. Yang didengerin malah cuma orang asing dan konglomerat. Perkara orang Indonesia makin bnayak yang miskin, ekonominya tergantung dengan negara luar, rakyatnya tambah banyak yang nganggur, ya dibiarin aja. Lha wong mereka cuma mau mikir dirinya sendiri. Kalau NU terlalu dekat dengan kekuasaan, ya malah repot nanti, karena dijauhi ummat. lebih baik NU fokus saja ke pendidikan, pemberantasan kemiskinan, anti kekerasan dan mempertahankan kekhasan islam Indonesia yang moderat. Udah, gak usah melok-melok Pemerintah atau parpol...."

"Inggihm Gus, maturnuwun atas pandangan-pandangannya. Nanti kalau saya ketemu Gus Aqil saya beritahu saja beliau."

"Iya wis ya kang, salam-salam saja dan doakan saya semoga makin ayem."

"Saya juga Gus, doakan anak saya sekolahnya jalan dan diberi kemampuan ikut berjuang kalau sudah selesai nanti.."

"Iya.. iya... Insya Allah semua akan baik."

"Assalau'alaikum Gus, nyuwun pamit.."

"Salaam.."

selengkapnya >>>

22 March 2010

NU, TNI, dan Demokrasi

Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

DALAM sebuah tulisan, penulis pernah menyatakan bahwa NU (Nahdlatul Ulama) memiliki dasar-dasar demokrasi dalam sejarahnya. Pertama, karena NU mendasarkan diri pada hukum Islam (fiqh), otomatis ia memperlakukan semua orang secara sama di hadapan hukum itu sendiri. Kedua, sejak 1952 dalam Muktamar Palembang para jajaran PBNU dipilih secara terbuka oleh para anggotanya. Bahkan, dalam Muktamar 1968 di Bandung, NU memilih KH M. Bisri Syansuri sebagai Rais Aam PBNU, yang beliau tolak karena penghormatan sangat besar kepada kakak ipar beliau KH A Wahab Hasbullah. Beliau berkeras bahwa selama sang kakak ipar masih hidup, biarlah jabatan orang pertama di lingkungan NU itu dipegang sang kakak ipar dan beliau menjadi wakil Rais Aam.

Pada akhir 1984, penulis terpilih menjadi Ketua Umum PBNU dan segera setelah itu sengaja mengokohkan hal itu dengan ketentuan bahwa pengurus cabang NU
(PCNU) dan pengurus wilayah (PWNU) di tingkat propinsi haruslah dipilih secara terbuka oleh para peserta konferensi. Sekarang hampir dua puluh tahun lamanya, "kebiasaan" ini telah mendarah daging dalam kehidupan NU dan dengan demikian menjadi kokohlah tradisi berdemokrasi dalam kehidupan NU. Namun tradisi demokrasi yang dimiliki NU itu tertunda karena "keharusan" sejarah bangsa kita yang membuat NU berpolitik (1952-1984), hingga organisasi itu kembali kepada Khittah 1926 -yang melepaskanya dari dunia politik-.

Dari dulu hingga kini, dengan sikap NU yang mempertahankan semangat kebangsaan, membuatnya menjadi "mitra" terpercaya bagi TNI—dahulu disebut APRI dan kemudian ABRI. Semangat kebangsaan NU itu diperlihatkan sembilan tahun setelah ia didirikan, dengan memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan pada forum Bahtsul Masail dalam Muktamar Banjarmasin tahun 1935. Dalam tesis gelar MA-nya, Pdt Einar Sitompul (belakangan menjadi Sekjen HKBP dan kini Kepala Badan Litbang PGI), menceritakan bagaimana NU melalui Muktamarnya menjawab pertanyaan; wajibkah kaum muslimin di negeri kita mempertahankan "kawasan Hindia Belanda" (demikian kita di sebut waktu itu) yang diperintah oleh orang-orang Non-Muslim, yaitu para kolonialis Belanda?.

Jawabannya adalah wajib dari sudut hukum agama (fiqh), karena dua buah
alasan: pertama, berdasarkan pertimbangan dari sebuah "kitab lama", karena kawasan Hindia Belanda dahulunya adalah milik kawasan kerajaan-kerajaan Islam, maka haruslah dipertahankan sebagai kewajiban agama bagi setiap muslim. Kedua, di kawasan tersebut kaum muslimin berhak melaksanakan ajaran-ajaran Islam tanpa diganggu. Dengan demikian, dalam pandangan kaum Muslimin Indonesia yang mengikuti NU, tidak ada kewajiban mendirikan sebuah negara Islam.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah identitas/wujud yang lahir dari semangat mempertahankan dan melindungi negara kita dari bahaya apa pun yang mengancam. Karenanya secara teoritik ia harus melakukan hal itu secara tuntas, namun dalam kenyataan historis, TNI (semasa masih bernama ABRI) mempunyai juga putra-putra yang memiliki ambisi politik pribadi, dan menguasai jalannya pemerintahan. Bahkan ABRI di masa Panglima Feisal Tanjung pernah "bermimpi" menjadikan hanya orang-orang muslim saja menjadi pejabat-pejabat teras di negeri ini. Dengan sengaja ia menunggangi kebijakan Presiden Soeharto untuk menggunakan Islam sebagai kekuatan politik utama di negeri ini, sehingga akhirnya munculah kelompok hijau dan merah putih, di lingkungan ABRI kita.

Tetapi "penyimpangan-penyimpangan sejarah" itu tidak menjadikan kita harus berpandangan buruk terhadap TNI, apalagi jika mereka telah meninggalkan fungsi sebelumnya —sebagai sebuah kekuatan politik di negeri ini— untuk seterusnya. TNI yang bertugas mempertahankan dan melindungi negara kita, masih dapat diharapkan berperilaku demokratis di masa yang akan datang.
Bahkan penulis berkeyakinan TNI bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam masyarakat dapat "mengamankan" jalannya pemilihan umum yang jujur dan terbuka di negeri kita dalam waktu dekat ini. Caranya adalah dengan mempercayakan kepada mereka dan sejumlah unsur lain dalam masyarakat untuk melaporkan hasil-hasil Pemilu kepada sebuah badan yang bertanggung jawab kepada dunia internasional.

Tentu saja banyak orang yang tidak percaya kepada peranan demokratisasi TNI dan NU yang tentu tidak masuk di akal mereka. Bagaimana bisa sejumlah orang Kiai/ Ulama yang sehari-harinya bertindak otoriter itu dapat menjadi "penjaga demokrasi"? Mereka lupa, akan perjalanan sejarah NU yang telah dipaparkan di atas. Demikian juga, mereka menganggap penyimpangan-penyimpangan ABRI di masa lampau sebagai tanda watak "anti demokratis" dari TNI kita, dengan melupakan asal-usul TNI itu sendiri. Dalam bahasa teori hukum Islam (ushul fi'qh) hal itu dinamai "penyamaan yang khusus dengan yang umum" (Itlaq al-am wa yuradhu bi hi al-khas).

Melihat kepada perilaku partai-partai politik yang menguasai lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan badan-badan eksekutif yang kita miliki saat ini, terlihat bahwa mereka hanya mengutamakan kepentingan golongan sendiri, dan melupakan demokrasi. Mereka melihat sebagai keharusan untuk menguasai jalannya pemerintahan, lebih tepatnya menentukan keputusan tanpa mencerminkan kepentingan rakyat banyak. Namun untuk kepentingan golongan sendiri. Tentu ini bertentangan dengan undang-undang dasar kita.

Jelaslah dengan demikian, tinggal NU dan TNI yang secara institusional membela demokrasi di negeri kita. Memang masih ada orang dalam kedua institusi ini yang mengutamakan kepentingan politik pribadi dan "mencuri"
demokrasi dengan menggunakan namanya atau menggunakan kata–kata seperti reformasi dan sebagainya. Tetapi itu hanya secara perorangan atau melalui kelompok kecil yang tidak efektif. Kalau semua bersatu-padu dengan mentaati fungsi masing-masing, tentulah demokrasi akan terwujud di negeri ini tidak lama lagi. Jelas bagi kita, mengatakan adanya demokrasi memang mudah tetapi melaksanakannya sangat sulit, bukan?

Jakarta, 4 November 2003

Penulis adalah Mustasyar PBNU

Share

selengkapnya >>>

21 March 2010

Jika Jadi Kapolri, Susno Bersihkan Polri Dalam 6 Bulan

Muhammad A S Hikam

Mulai jam setengah lima sore sampai malam (19/03/'10)saya memelototi TV gara-gara ulah mantan Bareskrim Jendera (Polisi) Susno Duaji (SD). Saya seperti membaca posting yang saya tulis dua hari sebelumnya: bahwa SD bakal menghadapi seluruh slagorde Polri dan akan dianggap sebagai mencemarkan lembaga penegak hukum dan keamanan negara tersebut. Siaran TV yang saya tonton, khususnya Metro TV dan TV One, masing-masing membeberkan siaran pers Polri yang mengcounter habis pernyataan pers SD sehari sebelumnya yang menyebut beberapa inisal di Mabes Polri sebagai Markus. Bukan saja Polri buka-bukaan dalam menjelaskan kronologi kasus, tetapi juga diakhir siaran pers menyatkan akan menuntut SD secara hukum atas pencemaran dan penghinaan lembaga kepolisian negara tsb!


Harus saya katakan bahwa baik pihak SD maupun Polri memiliki kekuatan dan kelemahan dalam perang argumen tersebut. Namun yang menurut hemat saya paling mengenaskan adalah prospek lembaga kepolisian negara setelah kasus ini dibuka dan dibawa di Pengadilan. Mengenaskan, karena kalau memang konflik para elit Polri ini mau dituntaskan sampai benar-benar tuntas, Polri sebagai lembaga justru akan mengalami moral hazard karena energinya akan dihabiskan untuk perang bintang yang, belum tentu juga, dapat memuaskan si pemenang (apalagi yang kalah). Lebih parah lagi, institusi dan para anggota Polri di bawah akan ikut mengalami krisis kepercayaan publik manakala proses penuntasan tersebut menjadi arena pendiskreditan dalam skala massif. Tak pelak lagi, semakin rentanlah Polri terhadap ancaman dari luar dan makin lemah pula fungsi penegakan hukum yang dijalankannya!

Terus terang saya jadi ikut-2an spekulatif: secara politis siapakah yang paling diuntungkan dengan krisis lembaga penjaga keamanan negara seperti Polri ini? Mungkinkah kasus SD vs Mabes Polri ini hanya sekedar kemarahan pihak pertama karena dicopot dari posisi sebagai Bareskrim, ataukah ada sebuah Grand Scenario (skenario besar) yang lebih sinis yang akan mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan negeri ini? Meminjam teori konspirasi, apakah kasus ini sebagai upaya menggeser Centurygate yang punya potensi tergerusnya elite penguasa dan para politisi? Kaget juga saya, karena tahu-tahu sudah masuk ke dalam ranah yang paling tidak saya sukai yaitu teori konspirasi (yang di Republik ini kayaknya sangat subur!)

Sambil menunggu proses pembongkaran kasus "buaya" vs "buaya-buaya" ini, saya hanya bisa berharap dan berdoa semoga para petinggi Polri tidak kebablasan terjebak dalam sebuah pusaran politik yang mereka tidak mempunyai keahlian untuk mengontrolnya. Boleh saja Polri memiliki berbagai macam keahlian dan peralatan canggih, tetapi politik bukanlah salah satunya. Saya tidak sependapat dengan langkah yang ditempuh oleh SD, walaupun saya juga tidak bisa melarang, karena beliau memiliki hak penuh sebagai warganegara dan penegak hukum. Tetapi saya juga tidak setuju dengan cara Mabes Polri menghadapi anak buah yang "bandel" dengan cara yang konfrontatif dan keras, walaupun mungkin secara SOP organisasi memang hal itu diperkenankan.

Sambil meriskir seperti muter kaset rusak, saya berpendapat bahwa persoalan ini bisa dicegah agar tidak semakin out of control apabila atasan tertinggi Polri, yaitu Presiden, ikut campur. Presiden perlu memberikan arahan agar SD dan Mabes Polri melakukan "cooling down" dan menyelesaikan masalah tanpa keributan di ruang publik. Memang publik berhak tahu sampai di mana perkembangan masalah/kasus korupsi Rp 25 milliar yang disangkakan itu dan apa konklusinya. Namun hal itu tidak sama dengan saling melancarkan serangan dan serangan balasan di ruang publik yang ujung-ujungnya hanya membawa kerugian terhadap institusi Polri dan publik secara keseluruhan. Kalau Presiden sebagai atasan Polri secepatnya dapat menghentikan keramaian ini, sambil meminta penyelidikan dilanjutkan secara professional tetapi tenang, terukur, dan akuntabel, maka semua pihak yang bertikai akan mendapatkan solusi dan, yang terpenting, integritas Polri akan tetap terjaga dari ancaman keterpurukan.
Solusi seperti ini sudah pasti tidak akan membuat para konspirator berbahagia, bukan?

Share

selengkapnya >>>