TEMPO Interaktif, Jakarta - Gerakan Peduli Pluralisme (GPP) menggelar renungan 70 tahun KH Abudrrahman Wahid atau Gus Dur, dengan topik "Merawat Pluralisme" hari ini, Rabu (4/8), bertempat di Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI).
Gus Dur dipandang sebagai pahlawan kemanusiaan karena sepak terjangnya membela eksistensi pluralisme dan multikulturalisme dengan gayanya yang khas. Karena itu, GPP merasa perlu membuat renungan khusus bertepatan dengan ulang tahun Gus Dur yang ke 70 yang jatuh hari ini.
Hadir sebagai pembicara antara lain ulama Gus Nuril; cendekiawan muda muslim, Zuhairi Misrawi; dan penulis dan sutrdara film Gus Dur, Damien Dematra. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah organisasi masyarakat.
GPP menyesalkan maraknya kekerasan terhadap umat beragama yang marak terjadi. Berdasarkan survei terbaru yang dilakukan Setara Institute, serangan dan gangguan terhadap umat beragama sepanjang tahun ini sudah tercatat 28 kasus. Pelaku pelanggaran terbanyak adalah pemerintah daerah (12 kali), massa anonim (sepuluh kali), warga (lima kali), dan Front Pembela Islam maupun ormas-ormas Islam lainnya (empat kali).
"Kami juga menyesalkan kurangnya reaksi pemerintah pusat," kata Damien Denatra yang juga pelopor GPP. Padahal menurutnya, pelanggaran telah terjadi secara sistematis dan berulang-ulang dalam lima tahun terakhir.
Sementara itu, Gus Nuril mengatakan, "Kalau Nadhlatul Ulama (NU) tidak merawat pluralisme, pluralisme akan mati." Ia menambahkan, "Kembalikan saja pada rakyat, maunya apa?" ketika ditanya mengenai langkah yang seharusnya diambil pemerintah.
GPP sendiri merupakan gerakan yang dicanangkan setelah wafatnya Gus Dur untuk meneruskan perjuangannya mendukung eksistensi berbagai ras, suku, budaya, dan agama.
Sumber Berita: Tempointeraktif.com (Rabu, 4 Agustus 2010)
07 August 2010
Gerakan Peduli Pluralisme Gelar Renungan 70 Tahun Gus Dur
rakyatmerdeka.co.id - Marzuki Alie: Kritik Mega Terlalu Dibesar-besarkan
Muhammad AS Hikam
Saya tidak menyalahkan kalau ada beberapa sahabat fbers yang menganggap elite politik kita setelah reformasi telah semakin berkurang bobot, mutu, dan/atau kapasitas kepemimpinannya. Coba kita lihat bagaimana kritik yang dilontarkan oleh mantan Presiden RI ke V, Megawati Soekarnoputri (MS) terhadap Pemerintahan SBY, dan bagaimana respon yang diberikan oleh para pendukung Pemerintah SBY terhadap kritik tersebut. Bagi saya, yang terus terang hanya mengikuti dari media massa, baik kritik maupun balasannya sama-sama tidak mencerminkan sebuah kapasitas yang tinggi dari kelompok elite sebuah negara besar seperti Indonesia. Oleh sebab itu, hasil akhir dari perdebatan dan kritik tersebut bukanlah sebuah pengayaan bagi kehidupan demokrasi bagi rakyat, tetapi nyaris seperti sebuah adegan "bengkerengan" anak-anak yang sedang rebutan mencari perhatian.
![]() |
| source google images |
Pemerintahan SBY. Mereka justru berkewajiban memberi masukan dan tidak sekedar mengritik, apalagi lalu bertindak layaknya oposisi!. Jadi, ketika dalam pidato Rakor PDIP mBak Mega melontarkan kritik (atau bahkan kecaman pun), hal itu sah-sah saja dan harus diterima oleh pihak yang dikritik sebagai sebuah tantangan yang mesti dijawab.
Sayangnya, substansi kritik mBak Mega memang tidak terlalu menukik pada masalah yang sejatinya beliau sendiri telah buka: manajemen pemerintahan yang kacau balau. Beliau menggunakan masalah redenominasi mata uang sebagai indikator bahwa pemerintah di bawah pak SBY tidak mampu memberikan solusi terhadap masalah bangsa dan malah membingungkan rakyat. Harus diakui bahwa mBak mega membawakan kritik beliau dengan sangat elegan dan humoristik, tetapi bagi saya terlalu sumir. Mengapa tidak menyinggung persoalan yang lebih substantif seperti penanganan korupsi di kalangan lembaga penegak hukum, atau penanganan masalah kemiskinan, atau penyelesaian masalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang dipergunakan sebagai topik? Karena mBak Mega hanya mengomentari masalah yang sedang populer, maka kritik beliau pun terasa tidak fokus dan dengan mudah dapat ditepis oleh pendukung Pemerintah.
Kendati memang cukup sensasional, soal redenominasi mata uang rupiah sejatinya tidak bisa dianggap sebagai kebijakan Pemerintah SBY, karena itu domain Bank Sentral yang nota bene adalah lembaga independen. Apalagi, gagasan itu juga masih sangat mentah dan belum tentu akan bisa dengan cepat terlaksana. Kalau pun ada aspek yang mengkhawatirkan (seperti membingungkan rakyat kecil), hal tersebut pun bukan merupakan sesuatu yang sulit untuk disosialisasikan. mBak mega, saya rasa, masih dalam mood "perang citra" dan terobsesi dengan hasrat mengalahkan Pak SBY dalam soal pencitraan. Saya tidak yakin hal ini bisa dimenangkan oleh beliau, sebagaimana ketika pada musim kampanye Pemilu Legislatif dan Presiden 2009 beliau mencoba menyodok SBY dengan isu BLT, raskin, dll. Bukan saja taktik itu tak berhasil, tetapi justru menjadi boomerang pagi PDIP sebab ujung-ujungnya partai itu ternyata juga menyetujui kebijakan Pemerintah tersebut!
Tapi di pihak pendukung Pemerintah, jawaban atas kritik mBak Mega juga absurd, tidak tepat sasaran, dan memelas (pathetic). Menteri KUKM, Syarief Hasan (SH) dan Jubir Partai Demokrat, Ruhut Sitompul (RH), serta Marzuki Alie (MA), Ketua DPR-RI, semuanya mencoba memberikan counter namun tanpa substansi yang menunjukkan bahwa Pemerintah SBY telah benar-benar berhasil mengelola pemerintahan selam periode 6 tahun ini. SH misalnya mengembalikan kritik mBak Mega dengan membandingkan capaian pembanguan ekjonomi antara Pemerintahan Pak SBY dan mBak Mega. RH malah hanya menyepelekan kritik tsb dengan mengatakan sebagai "hiburan lepas senja", tanpa mencoba memberikan substansi bantahan. Yang lebih memelas lagi, mereka berdua malah minta mBak Mega memberi masukan dan solusi kepada Pemerintah bagaimana memperbaiki kinerjanya! Sementara itu, MA hanya bisa menyesalkan kritik mBak Mega sebagai hal yang terlalu dibesar-besarkan.
Kendati demokrasi telah memberikan peluang kepada elite politik kita tampil di depan rakyat untuk memperdebatkan kebijakan pemerintahan dan memberikan jawaban bagi permasalahan yang dihadapi rakyat (kemiskinan, pengangguran, korupsi, pelanggaran hukum), nyatanya masih jauh dari memuaskan. Publik mungkin ada yang senang dengan humor mBak Mega, tetapi setelah itu apa yang akan mereka dapatkan dari PDIP untuk mengatasi masalah-masalah mendasar di atas? Apalagi mendengar jawaban para pendukung Pemerintah yang lebih tidak meyakinkan, apologetik, dan cenderung self-congratulatory (bangga dengan diri sendiri) itu! Kualitas para elite politik kita untuk menjadi pelopor dalam era demokrasi, menurut hemat saya, masih jauh panggang dari api. mereka bisa saja merupakan "solidarity makers", tetapi masih belum mampu menjadi "solution providers."
Kiranya makin mendesak kebutuhan meningkatkan kualitas elite negeri ini di masa datang, karena tantangan yang dihadapi bangsa dan negeri ini kian berat. Elite kita bukan saja dituntut mampu berwacana secara substantif-visioner, tetapi juga mengejawantahkan gagasan mereka dalam bentuk solusi-solusi yang tepat. Nah, kalau dalam tataran berwacana saja para elite kita masih membuat publik tidak dapat menangkap substansi dan visinya, bagaimana pula jika dituntut realisasinya?
05 August 2010
Polri: Belum Cukup Bukti Kaitkan Pejabat Polri dengan Gayus
Klik disini untuk berita lengkapnya
Muhammad AS Hikam
William E Gladstone, seorang Perdana Menteri dan sekaligus negawaran besar dari Inggris (1868-1894) punya kata-kata hikmah yang sangat populer di seantero jagad: "Justice delayed is justice denied,” (keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak). Kata-kata ini sangat pas untuk dipakai saat ini ketika bangsa Ind...onesia makin hari makin suntuk menyaksikan berbagai skandal (korupsi, mafia peradilan dan hukum, dan penundaan proses hukum) yang melibatkan para penegak hukum mengalami kemacetan dan kebuntuan. Setelah dulu mega skandal BLBI hilang lenyap tak keruan jejaknya, disusul baru-baru ini skandal Centurygate, lalu muncul megaskandal penyelewengan pajak oleh Gayus Tambunan, lantas nyanyian Susno Duaji (SD) tentang korupsi besar di Mabes Polri, skandal Sisminbakum, dan yang paling gres skandal rekening gendut milik sebagian petinggi Polri.
Kasus skandal pajak yang melibatkan Gayus Tambunan (GT) dan oknum pejabat Polri adalah cuma ujung sebuah gunung es penyia-nyiaan keadilan di negeri ini. Dengan argumen bukti belum cukup, maka sampai kini sang oknum masih bersenang-senang dan berleha-leha di luaran sementara GT dan beberapa orang sipil telah mulai diproses di peradilan. Ini sama juga nasibnya dengan rekening gendut oknum petinggi Polri yang coba diulur-ulur pemrosesannya oleh penyidik dan penyelidik Polri sehingga lama-lama kalu tidak ditekan publik, akhirnya menguap seolah-olah tidak pernah ada masalah! Padahal jika ini terus menerus terjadi, bukan saja negara dirugikan dalam jumlah yang besar sekali, tetapi yang lebih mengerikan adalah hancurnya sistem hukum termasuk institusinya yang bernama Polri. Bahaya lain dari keadilan yang tertunda adalah maraknya antipati dan apati rakyat terhadap sistem hukum sehingga mereka lebih suka menggunakan cara-cara extra judicial alias main hakim sendiri.
Polri sebagai salah satu lembaga yang berada di garda depan penegakan hukum seharusnya memahami bahaya ini dan mengikuti nasehat Gladstone di atas, agar jangan membiasakan menunda proses. Rakyat sebetulnya sudah tahu bahwa bukti-bukti sudah seabreg, namun mereka tidak punya kapasitas untuk membawanya ke sidang pengadilan. Hanya Polri dan lembaga penegak hukum lainnya yang punya wewenang dan kapasitas itu, sehingga akan lebih baik bila mereka jujur dan tak perlu menutup-2i kesalahan dan para pelanggar hukum. Sayang sekali kalau sampai rakyat kehabisan kesabaran, sebab kalau itu terjadi maka semuanya sudah terlambat untuk menegakkan hukum secara prosedural dan benar. selengkapnya >>>
Gereja di Florida Prakarsai 'Gerakan Bakar Al Quran'
( Klik judul diatas untuk Berita selengkapnya )
Muhammad AS Hikam
Seingat saya, inilah provokasi terhadap kaum Muslimin di seluruh dunia yang
paling vulgar, menjijikkan, bodoh, dan memalukan. Harus kita akui bahwa
provokasi terhadap kaum Muslimin meningkat di berbagai negara di dunia
khususnya setelah terjadinya tragedi 9 September 2001 dan penyerangan
serta pendudukan terhadap Irak pada
2003 sampai sekarang. Ditambah lagi dengan serangan terhadap
Afghanistan yang semula ditujukan untuk menumpas kelompok teroris Al
Qaeda, namun sampi hari ini tidak memunculkan hasil yang diharapkan,
maka makin memuncak pula kebencian sementara pihak di negara-negara
Barat terhadap kaum Muslimin dan, tentu saja, agama Islam. Kita sudah
menyaksikan berbagai rentetan, mulai dengan penghujatan terhadap Qur'an,
pembuatan karikatur nista terhadap Nabi Muhammad saw, lomba karikatur
Nabi Muhammad lewat facebook, kampanye anti Islam dengan nama Hari
Kewaspadaan terhadap Fasisme Islam dan sebagainya.
Namun semua
provokasi itu saya kira tidak akan memicu kemarahan sepereti yang akan
dilakukan oleh kelompok "Dove World Outreach Center", sebuah Gereja non
denominasional di Gainesville, Florida, AS ini, seandainya benar-benar
terjadi. Sebab, provokasi itu benar-benar berpotensi menciptakan bukan
saja kemarahan dan tindakan balasan serupa, tetapi juga sangat potensial
untuk memicu tindak kekerasan yang luar biasa di hampir seluruh belahan
bumi di mana ummat Islam berada. Sebab, jika perbuatan keji itu
dilakukan, atas nama apapun juga, hal itu sudah tidak dalam kapasitas
ummat manapun untuk meredam jika terjadi backlash. Bagi kelompok Gereja
tersebut, sudah pasti tindakan tersebut akan mendongkrak popularitasnya
dan bisa jadi akan menambah kekayaan mereka karena sumbangan dari
orang-orang yang ikut mempercayai hasutan anti Islam. Kelompok itu juga
sudah memperhitungkan bahwa anggota Gereja tersebut tidak akan terganggu
selembar rambutnya, selama mereka tinggal di AS, karena jumlah yang
sangat kecil. Yang sangat mereka harapkan adalah gaung perbuatan mereka
yang pasti akan menjadi catatan sejarah dunia, kendati ditulis dengan
darah! Saya tak pernah merasa ngeri seperti saat ini, walaupun
beberapa kali menyaksikan provokasi terhadap Islam dan ummatnya. Dan
memang berbagai backlash sudah sering terjadi gara-gara ada sekelompok
kecil manusia yang berkedok HAM kemudian menghujat agama dan ajaran yang
dihormati para pemeluknya sebagi hal yang sakral (dan ini juga
dilindungi oleh Deklarasi Universal HAM PBB!). Kali ini, sebagimana
biasanya, saya juga berdoa agar provokasi tersebut mentah. Namun toh
rasa was-was sangat kuat karena kadar penghinaan dan penistaan yang
begitu besar dan skenario kegiatan yang disengaja dipertontonkan ke
seluruh khalayak manusia di dunia dengan penuh kesombongan dan sekaligus
kebodohan yang begitu menjijikkan!Jika provokasi ini ingin
dihindari, maka kekuatan negara lah yang harus digelar untuk menyetop
kegilaan tersebut. Tak bisa lagi argumen kebebasan menyatakan pendapat
dipakai, sebab hal ini sudah masuk dalam kategori pelanggaran HAM itu
sendiri. Sama saja kalau orang mengatakan bahwa terorisme bukanlah
termasuk kegiatan politik yang legitimate dan dianggap dilindungi DUHAM,
karena yang dilanggar pertama dan terutama oleh terorisme adalah HAM
dan karenanya kkejahatannya adalah kejahatan melawan kemanusiaan. Bagi
saya, provokasi oleh Gereja di Florida tersebut sudah dapat
dikategorikan sebagai tindak terorisme, tidak kurang dan tidak lebih. Ia
masuk dalam kategori terorisme karena merupakan tindakan sengaja untuk
menciptakan ketakutan dan kerusakan, termasuk pembunuhan dan perusakan
harta benda, secaramassif dan acak dengan skala dunia!
Negara dan
alat negara RI tak boleh mendiamkan isu ini marak dan harus segera
menuntut Pemerintah AS melakukan pencegahan secepat dan sefektif
mungkin. Kalangan Kristen seperti Asosiasi Gereja Evangelis AS pun telah
menyarakan kecaman dan penolakan terhadap rencana aksi provokatif
tersebut, dan saya yakin ini akan diikuti oleh Gereja-gereja yang masih
memiliki nurani dan mampu berfikir nalar lainnya. Saya belum mendengar
reaksi dari Gereja Katolik Roma di Vatikan, namun di Indonesia saya
sudah mendengar kelompok lintas agama (termasuk Gereja Katolik di
dalamnya) telah melakukan gerakan penolakn terhadap provokasi tersebut.Dunia
kita semakin bertambah sempit dan terbuka, sehingga provokasi di
seberang lautan tampak seperti seekor gajah di mata kita. Sayangnya,
peningkatan kecanggihan Iptek tidak otomatis menambah pencerahan kepada
manusia, malah justru banyak yang menjadikannya sebagai alat bantu bagi
upaya saling menghancurkan. Semoga ummat Islam di negeri kita masih
diberi kesabaran dan kejernihan hati dalam menghadapi FITNAH yang sangat
serius ini. Amin
