07 August 2010

FPI Janji Tak Sweeping Saat Ramadan Jika Perda 10/2004 Dipatuhi

Klik disini untuk mengetahui beritanya

Muhammad AS Hikam

Bak "singa ikut menggembala domba", barangkali tepat untuk mengumpamakan
kebijakan absurd Pemprov DKI Jaya menggandeng ormas-ormas yang selama
ini dikenal akrab dengan kekerasan atas nama membela agama, dalam rangka
menjaga ketertiban masyarakat selama Ramadhan. Tampaknya, salah satu
ciri khas Pemda DKI di bawah pimpinan
Fauzi Bowo (FB) adalah mengulangi kesalahan yang sudah terbukti secara
empiris. Selain itu, Pemerintah DKI juga mempunyai kegemaran untuk
memilih cara kekerasan sebagai alat resolusi konflik, ketimbang
menggunakan cara-cara yang lebih layak dipakai dalam sebuah masyarakat
yang modern, maju, dan beradab. Hal ini sangatlah disayangkan, karena
mengelola sebuah kota yang menjadi ibukota Republik bukan hanya terkait
dengan bagaimana menertibkan warganya secara fisik, tetapi juga terkait
dengan cara-cara atau pendekatan apa yang dipakai, serta siapa yang
melakukan dan bertanggungjawab di dalamnya. Jakarta jelas tidak
sama atau disejajarkan dengan Jayapura, Surabaya, Samarinda, dan
kota-kota provinsi lain di negeri ini. Kendati ibukota-2 provinsi
tersebut juga sangat penting tetapi mereka tidak menjadi lokasi
perwakilan negara-negara sahabat setingkat Kedutaan yang secara konstan
akan menggantungkan keberadaan mereka dengan keamanan dan ketertiban
publik ibukota. Jakarta, sudah semestinya, memiliki perbedaan dan
kelebihan dalam hal pengaturan ketertiban publik dan penjagaan keamanan
warganya yang setara dengan ibu kota negara-negara lain yang modern,
maju dan beradab. Saya belum pernah mendengar ada sebuah pemda ibukota
negara maju yang secara terang-terangan mengajak kerjasama dengan
ormas-ormas setengah preman yang sudah dikenal luas sebagai pihak yang
paling sering melanggar hukum, HAM, dan keadaban publik (public
civility). Justru sebaliknya, biasanya pemda-2 ibukota negara maju akan
berusaha keras mengenyahkan ormas-ormas ini, berikut kegiatannya, dari
pemandangan publik sehar-hari. Karena selain mengganggu dan berpotensi
ancaman keamanan, juga sama sekali tidak layak untuk dilihat dan
dipamerkan ke dunia internasional!

Kebijakan FB ini sudah jelas
harus ditolak oleh akal waras dan seluruh rakyat Indoinesia yang
menginginkan ibu kota RI tidak menjadi percontohan antara penguasa dan
kekuatan anti demokrasi dan keadaban publik. FB dkk harus ingat bahwa
DKI bukanlah milik dirinya dan m,ilik warga DKI semata, tetapi milik
nasional. Apa jadinya kalau CNN, Al-Jazeera, BBC, dan jejaring media
elektronik di Asia Pasifik menayangkan sweeping setiap malam di bulan
suci Ramadhan di Jakarta yang (bisa jadi) berdarah-darah dan tidak
berperi kemanusiaan seperti kasus Tanjung Priok? Padahal dalam kasus
Priok itu pun, yang menjadi pelaku adalah Satpol PP, sebuah institusi
legitimate. Bagaimana kalau pelaku sweeping Ramadhan adalah ormas-ormas
setengah preman yang tidak mempunyai kemampuan dan landasan hukum? Saya
yakin, Jakarta akan mirip sebuah zona perang (war zone) di mana hukum
tidak berlaku dan kesewenang-wenangan merajalela? Malam bulan Ramadhan
akan menjadi malam mimpi buruk bagi ummat Islam di Indonesia.

Itukah
yang ada di benak FB dan para jajaran Pemda DKI termasuk DPRDnya?
Apakah mereka sudah dirasuki oleh suatu paranoia kolektif sehingga
mereka membuat kebijakan publik yang mengerikan itu? Saya tidak tahu,
tetapi semoga saja tidak. Semoga saja tekanan publik yang waras masih
bisa mementahkan gagasan absurd sehingga bulan suci Ramadhan di Jakarta
bisa berlangsung dengan aman, tenang, khusyu' dan, yang tak kalah
penting juga, beradab. Pertanyaan saya setiap bulan suci ini datang
adalah, kenapa ada semacam kebutuhan nyaris ritualistik untuk melakukan
sweeping terhadap apa yang disebut kemaksiatan? Saya sering melihat hal
ini hanya sebagai sebuah skim untuk memberi kesempatan bagi sekelompok
ormas dan pihak tertentu untuk menampilkan citra kesalehan sambil
mencari sasaran pengumpulan dana saja. Sebab kalau tidak begitu, kenapa
hal ini berlaku hanya pada waktu yang ditentukan dan bukan sebuah
tindakan penegakan hukum yang sistematik, terkoordinasi, dan ada awal
dan akhirnya?

Jakarta sebagai kota rujukan seluruh kota di
Republik ini, harus menjadi sebuah contoh kota yang baik (al madiinatul
fadhilah). Artinya, Pemda DKI harus memiliki kemampuan manajerial yang
selevel dengan pemda-pemda ibukota negara-negara yang modern, maju dan
beradab. Bukan justru menjadikan Jakarta sebagai ikon ketidak teraturan
publik dan percontohan sebuah kolaborasi antara penguasa yang korup
dengan kelompok dan organisasi massa yang mempunyai catatan hitam.
Marhaban Ya Ramadhan di Jakarta, semoga kesucianmu tidak tercoreng ulah
para elite penguasa yang tidak lagi diterangi oleh Nur Ilahi.. Amin

selengkapnya >>>

Dicari, Pemeran Tokoh Gus Dur

JAKARTA, KOMPAS.com -
Tak lama lagi, film "Gus Dur the Movie" bakal digarap seniman Damien Dematra, yang sebelumnya juga menyutradarai dan menulis skenario film Obama Anak Menteng. Film yang telah mendapat lampu hijau dari pihak keluarga Abdurrahman Wahid, rencananya tayang pada Desember 2010.

Nah, saat ini Damien, yang menyutradarai dan menulis naskah film tersebut, tengah mencari pemain untuk memerankan sosok bapak pluralisme bangsa tersebut. "Kami membutuhkan empat pemeran Gus Dur, yaitu Gus Dur kanak-kanak, Gus Dur semasa SMA, Gus Dur pemuda, dan Gus Dur saat ini," kata Damien kepada Kompas.com, Rabu (4/8/2010) di sela-sela acara Mengenang 70 Tahun Gus Dur bertajuk "Merawat Pluralisme" di Gedung PGI, Jakarta. JAKARTA, KOMPAS.com - Tak lama lagi, film "Gus Dur the Movie" bakal digarap seniman Damien Dematra, yang sebelumnya juga menyutradarai dan menulis skenario film Obama Anak Menteng. Film yang telah mendapat lampu hijau dari pihak keluarga Abdurrahman Wahid, rencananya tayang pada Desember 2010. 

Nah, saat ini Damien, yang menyutradarai dan menulis naskah film tersebut, tengah mencari pemain untuk memerankan sosok bapak pluralisme bangsa tersebut. "Kami membutuhkan empat pemeran Gus Dur, yaitu Gus Dur kanak-kanak, Gus Dur semasa SMA, Gus Dur pemuda, dan Gus Dur saat ini," kata Damien kepada Kompas.com, Rabu (4/8/2010) di sela-sela acara Mengenang 70 Tahun Gus Dur bertajuk "Merawat Pluralisme" di Gedung PGI, Jakarta. Sumber Berita : Kompas.com Rabu, 4 Agustus 2010

selengkapnya >>>

Gerakan Peduli Pluralisme Gelar Renungan 70 Tahun Gus Dur

TEMPO Interaktif, Jakarta - Gerakan Peduli Pluralisme (GPP) menggelar renungan 70 tahun KH Abudrrahman Wahid atau Gus Dur, dengan topik "Merawat Pluralisme" hari ini, Rabu (4/8), bertempat di Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI).

Gus Dur dipandang sebagai pahlawan kemanusiaan karena sepak terjangnya membela eksistensi pluralisme dan multikulturalisme dengan gayanya yang khas. Karena itu, GPP merasa perlu membuat renungan khusus bertepatan dengan ulang tahun Gus Dur yang ke 70 yang jatuh hari ini.

Hadir sebagai pembicara antara lain ulama Gus Nuril; cendekiawan muda muslim, Zuhairi Misrawi; dan penulis dan sutrdara film Gus Dur, Damien Dematra. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah organisasi masyarakat.
GPP menyesalkan maraknya kekerasan terhadap umat beragama yang marak terjadi. Berdasarkan survei terbaru yang dilakukan Setara Institute, serangan dan gangguan terhadap umat beragama sepanjang tahun ini sudah tercatat 28 kasus. Pelaku pelanggaran terbanyak adalah pemerintah daerah (12 kali), massa anonim (sepuluh kali), warga (lima kali), dan Front Pembela Islam maupun ormas-ormas Islam lainnya (empat kali).

"Kami juga menyesalkan kurangnya reaksi pemerintah pusat," kata Damien Denatra yang juga pelopor GPP. Padahal menurutnya, pelanggaran telah terjadi secara sistematis dan berulang-ulang dalam lima tahun terakhir.

Sementara itu, Gus Nuril mengatakan, "Kalau Nadhlatul Ulama (NU) tidak merawat pluralisme, pluralisme akan mati." Ia menambahkan, "Kembalikan saja pada rakyat, maunya apa?" ketika ditanya mengenai langkah yang seharusnya diambil pemerintah.

GPP sendiri merupakan gerakan yang dicanangkan setelah wafatnya Gus Dur untuk meneruskan perjuangannya mendukung eksistensi berbagai ras, suku, budaya, dan agama.

Sumber Berita: Tempointeraktif.com (Rabu, 4 Agustus 2010)

selengkapnya >>>

rakyatmerdeka.co.id - Marzuki Alie: Kritik Mega Terlalu Dibesar-besarkan

Muhammad AS Hikam

Saya tidak menyalahkan kalau ada beberapa sahabat fbers yang menganggap elite politik kita setelah reformasi telah semakin berkurang bobot, mutu, dan/atau kapasitas kepemimpinannya. Coba kita lihat bagaimana kritik yang dilontarkan oleh mantan Presiden RI ke V, Megawati Soekarnoputri (MS) terhadap Pemerintahan SBY, dan bagaimana respon yang diberikan oleh para pendukung Pemerintah SBY terhadap kritik tersebut. Bagi saya, yang terus terang hanya mengikuti dari media massa, baik kritik maupun balasannya sama-sama tidak mencerminkan sebuah kapasitas yang tinggi dari kelompok elite sebuah negara besar seperti Indonesia. Oleh sebab itu, hasil akhir dari perdebatan dan kritik tersebut bukanlah sebuah pengayaan bagi kehidupan demokrasi bagi rakyat, tetapi nyaris seperti sebuah adegan "bengkerengan" anak-anak yang sedang rebutan mencari perhatian.

                                   source google images
Mbak Mega, sebagai seorang Ketum Partai besar yang berdiri di luar pemerintahan dan juga sebagai mantan Presiden jelas berhak penuh untuk memberikan kritik kepada Pemerintah SBY. Kritik tersebut tidak harus selalu disertai dengan masukan dan solusi kepada yang dikritik (Pemerintahan SBY), karena tentu kalau solusi dan masukan diminta, itu berarti mBak Mega juga menjadi bagian dari yang dikritik. Beda kalau misalnya pimpinan parpol yang berada dalam Sekgabsi yang mengritik
Pemerintahan SBY. Mereka justru berkewajiban memberi masukan dan tidak sekedar mengritik, apalagi lalu bertindak layaknya oposisi!. Jadi, ketika dalam pidato Rakor PDIP mBak Mega melontarkan kritik (atau bahkan kecaman pun), hal itu sah-sah saja dan harus diterima oleh pihak yang dikritik sebagai sebuah tantangan yang mesti dijawab.
Sayangnya, substansi kritik mBak Mega memang tidak terlalu menukik pada masalah yang sejatinya beliau sendiri telah buka: manajemen pemerintahan yang kacau balau. Beliau menggunakan masalah redenominasi mata uang sebagai indikator bahwa pemerintah di bawah pak SBY tidak mampu memberikan solusi terhadap masalah bangsa dan malah membingungkan rakyat. Harus diakui bahwa mBak mega membawakan kritik beliau dengan sangat elegan dan humoristik, tetapi bagi saya terlalu sumir. Mengapa tidak menyinggung persoalan yang lebih substantif seperti penanganan korupsi di kalangan lembaga penegak hukum, atau penanganan masalah kemiskinan, atau penyelesaian masalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang dipergunakan sebagai topik? Karena mBak Mega hanya mengomentari masalah yang sedang populer, maka kritik beliau pun terasa tidak fokus dan dengan mudah dapat ditepis oleh pendukung Pemerintah.



Kendati memang cukup sensasional, soal redenominasi mata uang rupiah sejatinya tidak bisa dianggap sebagai kebijakan Pemerintah SBY, karena itu domain Bank Sentral yang nota bene adalah lembaga independen. Apalagi, gagasan itu juga masih sangat mentah dan belum tentu akan bisa dengan cepat terlaksana. Kalau pun ada aspek yang mengkhawatirkan (seperti membingungkan rakyat kecil), hal tersebut pun bukan merupakan sesuatu yang sulit untuk disosialisasikan. mBak mega, saya rasa, masih dalam mood "perang citra" dan terobsesi dengan hasrat mengalahkan Pak SBY dalam soal pencitraan. Saya tidak yakin hal ini bisa dimenangkan oleh beliau, sebagaimana ketika pada musim kampanye Pemilu Legislatif dan Presiden 2009 beliau mencoba menyodok SBY dengan isu BLT, raskin, dll. Bukan saja taktik itu tak berhasil, tetapi justru menjadi boomerang pagi PDIP sebab ujung-ujungnya partai itu ternyata juga menyetujui kebijakan Pemerintah tersebut!



Tapi di pihak pendukung Pemerintah, jawaban atas kritik mBak Mega juga absurd, tidak tepat sasaran, dan memelas (pathetic). Menteri KUKM, Syarief Hasan (SH) dan Jubir Partai Demokrat, Ruhut Sitompul (RH), serta Marzuki Alie (MA), Ketua DPR-RI, semuanya mencoba memberikan counter namun tanpa substansi yang menunjukkan bahwa Pemerintah SBY telah benar-benar berhasil mengelola pemerintahan selam periode 6 tahun ini. SH misalnya mengembalikan kritik mBak Mega dengan membandingkan capaian pembanguan ekjonomi antara Pemerintahan Pak SBY dan mBak Mega. RH malah hanya menyepelekan kritik tsb dengan mengatakan sebagai "hiburan lepas senja", tanpa mencoba memberikan substansi bantahan. Yang lebih memelas lagi, mereka berdua malah minta mBak Mega memberi masukan dan solusi kepada Pemerintah bagaimana memperbaiki kinerjanya! Sementara itu, MA hanya bisa menyesalkan kritik mBak Mega sebagai hal yang terlalu dibesar-besarkan.



Kendati demokrasi telah memberikan peluang kepada elite politik kita tampil di depan rakyat untuk memperdebatkan kebijakan pemerintahan dan memberikan jawaban bagi permasalahan yang dihadapi rakyat (kemiskinan, pengangguran, korupsi, pelanggaran hukum), nyatanya masih jauh dari memuaskan. Publik mungkin ada yang senang dengan humor mBak Mega, tetapi setelah itu apa yang akan mereka dapatkan dari PDIP untuk mengatasi masalah-masalah mendasar di atas? Apalagi mendengar jawaban para pendukung Pemerintah yang lebih tidak meyakinkan, apologetik, dan cenderung self-congratulatory (bangga dengan diri sendiri) itu! Kualitas para elite politik kita untuk menjadi pelopor dalam era demokrasi, menurut hemat saya, masih jauh panggang dari api. mereka bisa saja merupakan "solidarity makers", tetapi masih belum mampu menjadi "solution providers."



Kiranya makin mendesak kebutuhan meningkatkan kualitas elite negeri ini di masa datang, karena tantangan yang dihadapi bangsa dan negeri ini kian berat. Elite kita bukan saja dituntut mampu berwacana secara substantif-visioner, tetapi juga mengejawantahkan gagasan mereka dalam bentuk solusi-solusi yang tepat. Nah, kalau dalam tataran berwacana saja para elite kita masih membuat publik tidak dapat menangkap substansi dan visinya, bagaimana pula jika dituntut realisasinya?


selengkapnya >>>