MUDIK SEBAGAI SINERGI AGAMA DAN BUDAYA

   by Muhammad A S Hikam

Fenomen "mudik", bukan saja menjadi perhatian kita sebagai bangsa sang pemiliki tradisi tersebut. Kini, peristiwa "pulkam" (pulang kampung) tahunan dengan jumlah bahkan bangsa Amerika pun mulai terpesona dengankebiasaan yang menurut istilah mereka adalah "homecoming" itu. Tak kurang dari koran Amerika Serikat, The New York Times, edisi online, pada 6 September 2010 kemarin menyempatkan untuk menulis laporan khusus mengenai tradisi mudik di Indonesia "Indonesians Go Home, by the Millions," (Orang Indonesia pulang kampung dalam hitungan jutaan). Laporan sejenis di media elektronik seperti TV dan Radio, apalagi di negeri kita, sudah tak terhitung lagi jumlahnya dan bahkan dalam beberapa kasus dilakukan siaran langsung dari lokasi-lokasi yang dianggap strategis, seperti jalan raya di wilayah pantai utara (Pantura) Jawa dan sebagian jalan raya di Pulau Sumatera.

Tradisi mudik kini menjadi fenomen yang menarik perhatian global. Namun bagi saya yang lebih menarik adalah bahwa mudik salah satu bukti kemampuan inovasi budaya bangsa melalui sinergi antara ajaran agama dan kontekstualisasi masyarakat dan kesejarahannya. Seperti lazimnya sebuah tradisi, jarang orang sempat mengetahui atau memperhatikan kapan peristiwa itu mulai dan siapa pencipta atau penggagasnya. Bahkan, khusus untuk tradisi mudik ini, kedua persoalan itu tak penting artinya. Sebab sebagai sebuah peristiwa budaya ia berkait dan berkelindan dengan berbagai "tradisi" yang lain, seperti Halal bi Halal atau Lebaran dan berbagai upacara sebelum dan sesudah puasa, seperti "Nyadran," "padusan," "kupatan," dsb. yang dilaksanankan secara berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain, terutama di Jawa. Yang penting adalah tradisi mudik dan "saudara-saudara" nya merupakan rangkaian innovasi dan kreativitas budaya masyarakat dan bangsa kita, yang semakin melampaui batas-batas lokalitasnya dan mulai dikenal sebagai bagian dari khazanah budaya nasional dan universal. Ajaran agama yang mula-mula menjadi inspirasi perilaku komuntias dan masyarakat lantas dikombinasikan secara apik, lentur dan inklusif. Hasilnya, Lebaran dan mudik bukan lagi menjadi monopoli dan bahkan diklaim sebagai tradisi ummat tertentu (baca= kmunitas Islam), tetapi menjadi milik semua masyarakat negeri ini dan kini akan menjadi milik semua ummat manusia di dunia!

Tradisi mudik dan Lebaran, jadinya, adalah salah satu dari sekian contoh kemampuan penafsiran dan pelaksanaan keberagamaan yang inklusif ketika ia diletakkan dalam sebuah historisitas dan kemasyarakatan tertentu. Tidak semua masyarakat dan lokus kesejarahan mampu menciptakan inklusivitas seperti yang berhasil diciptakan ummat Islam dan bangsa Indonesia ini. Kita bisa mempertanyakan, mengapa tradisi lebaran dan mudik tidak terjadi di masyarakat atau bangsa, katakanlah, Saudi Arabia yang nota bene adalah tanah kelahiran agama itu sendiri. Kemampuan meracik, memahami, dan melaksanakan ajaran dalam sebuah konteks kesejarahan dan kemasyarakatan itulah yang memungkinkan munculnya inklusivitas sebuah tradisi yang mungkin bersumber dari ajaran agama yang khas. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial, seperti modernisasi dengan segala bawaannya (migrasi, urbanisaisi, transmigrasi, dsb), dan differensiasi peran dan fungsi ternyata tidak melunturkan tradisi-tradisi tersebut, tetapi malah menciptakan berbagai variasi di dalamnya.

Itulah sebabnya, menjadi sangat naif dan kontraproduktif manakala ada suara-suara atau penyikapan-penyikapan negatif menggugat tradisi seperti Lebaran, mudik, ziarah ke makam leluhur dan para wali, Nyadran, padusan dsb. dengan mempertanyakan otentisitasnya dari segi ajaran. Praksis budaya inovatif itu lantas disebut sebagai pelencengan (bid'ah), sesuatu yang bertentangan dengan ortodoksi ajaran dan praktik "Islami" dan, karenany, harus ditolak. Kebiasaan kelompok fundamentalis dan sebagian kelompok modernis Islam untuk menampik dan mengadili tradisi-tradisi seperti itu sebagai "di luar" ortodoksi, sejatinya lebih merupakan sebuah sikap apologetik dan rendah diri karena kegagalan mereka untuk memahami kompleksitas ajaran agama sebagai sesuatu yang multi tafsir dan kebutuhan akan aktualisasi serta penafsiran terus-menerus atasnya. Implikasi dari penyikapan seperti itu adalah sebuah model kehidupan individual dan kemasyarakatan yang sangat kering, hampa makna, tanpa kreatifitas, dan keterasingan (alienasi) dari hakekat kehidupan kemanusiaan yang penuh dengan warna.

Yang menjadi persoalan lebih penting, menurut hemat saya, adalah bagaimana mengelola berbagai inovasi tradisi yang sejatinya sangat berharga itu sehingga tidak menciptakan dampak-dampak yang negatif. Tradisi mudik, umpamanya, memerlukan pengelolaan yang professional sehingga menciptakan keuntungan dan kepuasan optimal bagi para pemangku kepentingannya. Bukan seperti sekarang, di mana mudik selalu masih diwarnai dengan banyaknya kecelakaan, kriminalitas, dan menurunnya disiplin dan produktivitas kerja. Hal-hal seperti ini tentu sudah berada di luar kehendak tradisi itu sendiri ketika ia muncul dan berkembang. Namun jika ia tidak dibarengi dengan kemampuan pengelolaan yang professional justru bisa mempengaruhi keberlangsungannya pada masa-masa yang akan datang. Itulah sebabnya, tradisi selalu mengandaikan adanya penciptaan kembali atas tradisi itu sendiri (reinventing tradition). Sebab tradisi bukanlah sesuatu yang secara intrinsik selalu tertutup dan beku, tetapi ia juga memiliki kemungkinan untuk terbuka dan menerima berbagai perubahan.

Selamat mudik dan merayakan Lebaran 1 Syawal 1431 H.

selengkapnya >>>

ADA APA LAGI JENDRAL ?

Oleh : Muhammad A S Hikam

Setelah bikin heboh beberapa waktu lalu, Jendral (pol) Bambang Hendaso Danuri (BHD), ternyata tak kekurangan untuk memproduksi kehebohan lagi.(baca disini) Kini bukan soal dia "menghilang" beberapa hari dari Maber Polri sehingga membuat kelimpungan anak buah dan menggagalkan acara sertiajb beberapa Patinya, tetapi soal yang samasekali bukan urusan... Polisi: membentuk klub sepakbola! Saya tidak tahu apakah memang BHD ketika menghilang itu benar-benar sakit atau sedang merenung, sehingga menemukan gagasan yang (smasekali tidak bermutu) ini. Kalau memang sakit, dan ada hubungannya dengan iude membuat Persatuan Sepakbola Bhayangkara (PS B) ini, pastilah sakitnya tergolong rada gawat. Soalnya, belum pernaha ada dalam sejarah dari zaman baheula sampai sekarang ujug-ujug Polri ingin membentuk tim kesebelasan sepakbola dan langsung mau masuk dalam peringkat nasional pula!

Kapolri dan Ketum PSSI

Saya berharap gagasan itu bukan muncul karena BHD sedang sakit. Namun ide itu muncul karena dia sedang siap-siap pensiun dan memerlukan mainan baru setelah cukup lama menjadi Polisi dengan karier sampai menjadi Kapolri. Bahwa kariernya sebagai Kapolri akhir-akhir ini dalam kondisi "terjun bebas" akibat bermunculannya kasus-kasus korupsi dan ditemukannya rekening gendut dari beberapa Pati Polri, itu urusan lain. Mungkin dia dan anak buahnya di Mabes Polri mulai khawatir, jangan-jangan Pak BHD nanti begitu pensiun langsung bengong kalau tidak ada mainan. Maka muncullah gagasan membuat PSB yang, tentu saja, akan dipimpin oleh BHD dan mungkin malah sekaligus pelatih, manajer, penasehat dan penyandang dananya.

Soal yang terakhir itu, penyandang dana untuk PSB, tampaknya diyakini betul oleh pejabat Polri, karena ketika wartawan usil bertanya masalah yang rada musykil itu, langsung dijawab: "ada dari Kapolri." Nah! bagaimana cara menjustifikasi dana operasional Kapolri untuk mengongkosi sebuah tim sepakbola, tentu saja saya tidak akan tahu. Logikanya, karena sudah dijawab begitu tentu sudah disiapkan jurus sakti yang dapat mensim-salabimkan anggaran operasional Kapolri menjadi anggaran tim sepakbola itu. Dan hal itu mungkin tak terlalu pelik benar, karena kalau Polri bisa membuat rekening gendut bermilyar-milyar yang tidak jelas ujung dan pangkalnya itu menjadi sah dan tidak perlu diselidiki secara hukum, apa lagi kalau cuma untuk mendanai PSB. Yang penting, persiapan pensiun buat BHD sudah rapi jali, dan tidak akan membuat dia kesepian serta rindu memberikan perintah-perintah kepada para pemain, serta ketemu wartawan untuk tebar pesona!

Yang masih menjadi pertanyaan adalah, apakah kira-kira tim sepakbola dadakan hasil besutan BHD itu akan benar-benar seperti layaknya tim sepakbola sungguhan? Ini yang saya ragukan. Sebab umumnya sepakbola, setingkat Kelurahanpun, setidaknya akan terdiri atas pemain sepakbola kendati amatiran. Tapi kalau PSB ini, masalahnya lain, karena mungkin yang akan main adalah para Polisi atau pensiunan Polisi. Repotnya, susah mencari lawan tim yang bersedia bertanding dengannya, karena tentu belum apa-apa sang lawan sudah mengkeret duluan. Bukan cuma itu, khawatirnya kalau tim lawan PSB ada yang berpretensi lebih liehay, ia meriskir dirinya akan menemukan masalah ketika usai bermain. Walhasil, PSB perlu menyediakan dana khusus untuk mencari lawan tanding yang kira-kira sesuai target, apalagi untuk menjaga gengsi sang pelatih dan manajer dan pembinanya jangan sampai tersinggung.

Kalau PSB ini benar-benar muncul di arena persepakbolaan Indonesia, maka saya kira sudah waktunya PSSI gulung tikar dan diubah menjadi organisasi arisan tiket menonton bola saja. Pasalnya, rasionalitas dan prosedural serta etiket olahraga paling top di jagad raya ini pastilah akan kacau balau dan bisa-bisa PSSI akan kena sanksi dari FIFA atau minimal dari Asian Football Association dan sejenisnya. Mana mungkin ada sebuah tim sepakbola yang turun dari langit, tanpa melalui pertandingan apapun dan proses seleksi yang ketat lalu ujug-ujug menjadi tim tingkat nasional? Alternatof lain adalah, daripada PSSI dan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia berpotensi dipermalukan oleh PSB, mendingan sejak awal PSSI dan rakyat Indonesia rame-rame menolak gagasan yang absurd, tidak masuk akal, dan berpotensi merusak nama baik persepakbolaan nasional itu.

Sebelum terlalu jauh, lebih baik disiapkan mainan baru yang lebih layak dan terhormat untuk persiapan pensiun Pak BHD nanti. Ada usul??

selengkapnya >>>

WAWANCARA IMAJINER DENGAN GUS DUR (9)

Oleh : Muhammad AS Hikam

Suasana hening menyelimuti ruang tinggal Gus Dur. Cahaya redup di balik kelambu-kelambu sutera membuat suasana syahdu. Suara dzikir yang lembut dari al-maghfurlah terdengar sayup-sayup ketika saya sampai. Sambil menunggu Gus Dur selesai ber i'tikaf, saya pun bersimpuh di belakang beliau. Beberapa saat kemudian, mungkin karena merasakan bahwa beliau tak lagi sendirian, akhirnya Gus Dur pun menengok ke belakang.

"Assalamu'alaikum, Gus." Saya mengucap salam sambil merengkuh dan mencium tangan beliau.

"Salam, Kang, gimana waras, tah? Tumben rada pagi." Jawab Gus Dur.

"Iya Gus, ini sudah sibuk dengan hari-hari terakhir Ramadhan... " Kata saya

"Masak masih acara buka puasa bersama terus, sih?" Beliau memotong.

"Ada sih Gus, tapi yang membuat sibuk saya lain.. soal macet di tol, Gus.." Jawab saya sambil tertawa dan beliau juga ikut tertawa.

"Wis biasa, Kang, mulai mudik. Itu sebenarnya sebuah tradisi yang bagus. Intinya kan silaturrahim, yang menjadi kebiasaan orang pulang kampung, nyekar, lalu riyayan sekalian." Beliau menjelaskan

"Iya Gus, tetapi karena ratusan ribu kendaraan bermotor itu, tol pun jadi macet."

"Karena infrastruktur transportasi masih belum baik. Lha mestinya kan tidak perlu ada desak-desakan dan rebutan di jalan yang malah membuat kecelakaan dengan menelan korban yang cukup banyak. Gak jadi seneng, malah senep!".

"Betul, Gus. tahun lalu saja korban akibat kecelakaan sepeda motor yang mudik sudah di atas dua ratus. Tapi, anehnya, ya tetap saja orang nekad mudik pakai sepeda motor, Gus." Keluh saya

"Kan itu yang paling murah. Bagi rakyat miskin, meriskir kehidupan tak bisa dihindarkan lagi karena memburu harga murah. Yang salah kan kenapa ekonomi kita gak maju-maju sehingga rakyat nggak perlu ngotot naik motor untuk mudik. Coba kalau harga tiket bis atau kereta murah kayak di India dan Cina, orang pasti tidak banyak yang naik motor." Kata Gus Dur menjelaskan.



"Ngomong-ngomong soal kemiskinan rakyat, Gus, tapi kok anehnya DPR malah mau bangun Gedung baru di Senayan dengan harga Rp 1,6 triliun Gus. Ini gejala apa lagi?". Saya mulai memancing beliau



"Gejala apa, ya gejala kebodohan, keserakahan digabung dengan egoisme wakil rakyat dan parpol" Jawab GD singkat.



"Ngaten njih, Gus?" Kata saya menunggu elaborasi beliau.



"Lha iya, kalau nggak bodoh kan nggak mungkin memutuskan kebijakan yang menyakiti rakyat dan di luar proporsi kerjaannya. Kan yang mestinya membuat gedung itu Pemerintah, bukan DPR. Gak ada tupoksi DPR melibatkan pelaksanaan pembangunan. Tapi dasar parpol dan pimpinan serta anggota DPR serakah, ya dicari-cari saja alasan supaya mereka bisa mengeruk keuntungan pribadi. Saya yakin nanti kalau tetap diteruskan proyek nista itu, ujung-ujungnya akan ada anggota DPR periode ini ditangkap KPK karena korupsi pembangunan gedung, hehehe..." Gus Dur mulai semangat.



"Pemerintah gak berani melarang, Gus. katanya itu hak DPR." Saya bersikukuh.



"Ah itu kan alasan saja untuk membuat DPR makin konyol. Hubungan Pemerintah dan DPR sekarang ini kan seperti kucing-kucingan. Yang satu ingin menjelekkan yang lain. kemaren DPR ngerjai Pemerintah dengan skandal Centurygate, sekarang kesempatan pemerintah ngerjai DPR supaya makin jatuh namanya di mata publik. Akhirnya dua-duanya nggak ada yang bener, tetapi Pemerintah meras gangguan akan sedikit turun..." Jawab GD.



"Tapi kan negara lantas nggak terurus dengan baik, Gus, kalau Pemerintah dan DPR sama-sama geger dan jatuh martabatnya di mata publik sendiri?" Saya mendesak.



" Lha emangnya mereka mikirin rakyat sih, Kang? Bagi anggota DPR dan parpol yang penting bagaimana bisa mengeruk duit buat modal kampanye Pemilu 2014. Bagi Pemerintah, supaya bisa tenang gak ada yang nggriseni saja. Kalau tidak diprotes rakyat, saya yakin proyek-proyek semacam dana aspirasi, rumah aspirasi, dll akan jalan karena Pemerintah juga senang bisa membuat DPR asyik kroyokan proyek, jadi gak akan macem-macem..."



"Termasuk gak merampungkan pekerjaannya ya Gus?"



"Jelas.. Mana mungkin DPr bisa merampungkan tugas membuat UU sebanyak 70. Katanya sampai sekarang juga belum sampai sepuluh yang dibahas." Gus Dur makin bersemangat.



"Lalu apakah ini tidak akan menghancurkan Reformasi?" Saya bertanya lagi.



"Wah, kalau menurut saya Reformasi sudah mirip orang mati suri sejak saya dijatuhin sama parpol-parpol itu, Kang...Kita-kita ini dulu kan maunya menghidupkan lagi semangat Reformasi. Ibaratnya seperti membuat pernafasan buatan atau CPR itu. Susah payah kita dan berbagai elemen pro-demokrasi mencoba membangunkan kembali kerja demokrasi. Tapi sampean tahu sendiri, bukannya bangkit lagi tetapi makin ke sini makin dalam ketidaksadarannya. Bisa-bisa sebentar lagi collapse yang namanya demokrasi di Republik." Kata GD panjang lebar.



"Memprihatinkan ya Gus.. mana sekarang negara kita tidak dihormati negara-negara lain, seperti Malaysia.."



"Itu karena pemimpin Pemerintahnya gak tegas. Tegas itu tidak harus disamakan dengan nantang perang, lho. Itu Ahmadinedjad, Kang, karena dia tegas dan didukung rakyat iran, maka berani jalan dengan program nuklirnya walaupun ditentang negara-negara adidaya seperti AS, Perancis, Jerman, Rusia, dan belakangan Cina, selain Israel juga. Ahmadinedjad tidak menantang perang, tetapi siap kalau ada serangan. Nah Presiden SBY mestinya juga tegas bukan ngajak perang, wong kalau ditenani Malaysia juga belum tentu menang, hehehe..." Kata GD sambil ngakak.



"Tapi kata TNI persenjataan kita lebih kuat lho Gus.." Kata saya



"Kuat apanya? Itu ya kang, kalau misalnya perang di laut, kapal AL kita belum sampai ditembak pun sudah tenggelam. Tahu sampean kenapa?" Kata beliau sambil menyengir.



"Kenapa, Gus?"



"Karena keberatan dempul untuk nambal kapal-kapal kita, hahahah...."



"Lho, menurut sumber yang sahih, kapal selam Malaysia juga ternyata gak bisa nyelam, Gus..?"



"Tapi kan punya mereka masih baru, jadi masih bisa diperbaiki. Kalau kapal selam kita yang dua biji itu saking lamanya, sering rusak-rusak melulu. Jangan-jangan kalau nyelam gak bisa nyembul lagi?... Hehehe..." Gus Dur tertawa-tawa lagi.



"Wah Gus nanti ada yang sewot, njenengan dibilang gak patriotik dan nasionalis lho.." Kata saya mengingatkan



"Ah biarin aja Kang, lha wong yang dari dulu teriak-teriak supaya RI ini memperhatikan dimensi kelautan ya saya kok. Eamang yang milih Panglima TNI dari Al pertama siapa, emang yang bikin Kementrian Kelautan siapa.. Biar sejarah yang menilai siapa sebetulnya yang nasionalis dan patriot. Gitu aja kok repot, Kang..."



"Jadi gimana ya Gus supaya DPR, anggota DPR dan parpol-parpol yang punya wakil di DPR itu bisa diperbaiki?"



"Kalau saya ya publik dan pemimpin masyarakat seperti para Kyai, cendekiawan, LSM ,dll. itu menekan parpol, DPR dan Pemerintah supaya kembali ke jalan Reformasi. Hanya itu caranya, sebab kalau mengharap parpol dan DPR sadar sendiri ya ndak mungkin. Apalagi kalau kualitas orang-orangnya di DPR begitu buruk. barangkali harus ada Reformasi jilid dua, bukan Reformasi babak kedua seperti kata SBY. Kalau cuma babak kedua, nanti yang melaksanakan orang-orang yang sama ya tambah soro, Kang.." Kata Gus Dur menjelaskan



"Apa kuat ya Gus, masyarakat sipil menekan Pemerintah, Parpol dan DPR?."



"Sampean jangan pesimis, lha dulu Pak Harto kurang kuat apa? Punya tentara, intel, birokrasi, parpol dan duit seabreg-abreg, juga lama-lama bisa direformasi. yang penting ada semangat dan terus bekerja. Jangan patah semangat dulu. Walaupun masyarakat sipil juga mengalami fragmentasi dan banyak yang terkooptasi oleh pragmatisme, tapi saya yakin masih cukup banyak yang punya integritas." Jawab GD yakin.



"Oke Gus kalau gitu, saya akan coba sosialisasikan optimisme panjenengan ini. Insya Allah saya sowan lagi. Oh ya Gus, lebaran nanti saya akan tetap ke Ciganjur, sungkeman dengan mBak Nur."



"Ya suwun Kang, salam untuk mBakyu juga ya.. Itu anak sampeyan belum kembali?"



"Lily kemarin liburan sebentar Gus, cuma sebulan. Sekarang sudah balik lagi."



"Lho sudah semester ke berapa sekarang?"



"Menginjak semester lima, Gus. Mohon dido'akan semoga bisa selesai dengan baik."



"Amin..amin.. Insya Allah, Kang."



"Suwun Gus, Assalamu'alaikum.." kata saya akhirnya setelah cium tangan pamitan.


"Salaam..."

selengkapnya >>>

MENGAJI BERSAMA GUS DUR (5): WAJIBKAH SISTEM ISLAM?

Oleh Muhammad AS Hikam

Salah satu pergelutan pemikiran Almaghfurlah Gus Dur adalah mengenai keharusan ummat Islam untuk secara formal menciptakan dan menjalankan sebuah sistem yang Islami. Persoalan ini sebenarnya merupakan sebuah masalah yang sudah sangat lama dan menciptakan implikasi yang serius di kalangan ummat Islam dan bahkan, dalam bentuknya yang paling vulgar dan keras, ikut menyumbang terjadinya schisma(fitnah) dengan akibat-akibat yang serius. Persoalan ini muncul terutama ketika ummat Islam menafsirkan perintah yang termaktub dalam Al Qur'an, misalnya, Surah Al Baqarah: 208 yang berbunyi "Udkhulu fis Silmi Kaaffah." ( masuklah kalian ke dalam kedamaian (as silmi) secara sempurna). Setidaknya terdapat dua penafsiran yang berbeda secara diametral. Yang pertama adalah penafsiran yang menyatakan kata as-silmi berarti Islam, kata benda, yang memiliki implikasi "harus ada sebuah entitas Islam formal. dengan keharusan menciptakan sistem yang Islami." Yang kedua adalah penafsiran yang menyatakan kata tersebut sebagai sebuah kata sifat, yang implikasinya adalah "sebuah entitas universal, yang tidak perlu dijabarkan oleh sebuah sistem tertentu, termasuk sistem Islami." ( Wahid, 2006:3).

ilustrasi   de-castrolisti.blogspot

;

Bagi Gus Dur, kedua cara memandang dan menafsirkan kata as-silmi tersebut memiliki implikasi-implikasi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara, khususnya dalam sebuah komunitas kebangsaan yang majemuk seperti Indonesia. Sebab, bagi mereka yang memegang interpretasi pertama, "mereka terikat kepada sebuah sistem yang dianggap mewakili keseluruhan perwujudan ajaran Islam dalam kehidupan sebagai sesuatu yang biasa dan lumrah." Implikasinya, lantas diperlukan sebuah sistem formal yang mengharuskan label Islam padanya, seperti sistem pengetahuan Islam, sistem perbankan Islam, sistem keparatain dan parpol Islam, sistem masyarakat Islam, dan, last-but not the least, sistem negara Islam. bagi mereka yang mengikuti interpretasi yang kedua, yang menolaknya, sebab akan berarti "membuat mereka yang tidak beragama Islam sebagau warga dunia yang kalah dari kaum muslimin." Implikasinya dalam sebuah kehidupan negara-bangsa adalah "sistem Islami otomatis membuat warganegara non-muslim berada di bawah kedudukan warganegara yang beragama Islam.." Lebih jauh, menurut Gus Dur, pandangan Islami itu "akan berdampak pada kaum muslimin yang tidak menjalankan ajaran Islam secara penuh. Kaum muslimin seperti ini ... tentu akan dinilai kurang Islami jika dibandingkan dengan mereka yang menjadi anggota/warga partai/organisasi yangmenjalankan ajaran secara penuh..." (ibid, hal. 4).

Menurut pandangan Al Maghfurlah GD, totalitas keislaman telah tercapai apabila tetalah memenuhi lima syarat yang disebutkan oleh Qur"an : 1) menerima prinsip-prinsip keimanan; 2) menjalankan ajaran (rukun) Islam secara utuh; 3)menolong mereka yang memerlukan pertolongan ; 4) menegakkan profesionalisme, dan : 5) bersikap sabar apabila menghadapi percobaan dan kesusahan (Al-Baqarah: 177). Jika kelima syarat ini terpenuhi, maka tidak diperlukan lagi sebuah kerangka sistemik menurut ajaran Islam. Itulah sebabnya, Gus Dur berpendapat bahwa: "mewujudkan sebuah sistem Islami tidak termasuk syarat bagi seseorang untuk dianggap "muslim yang taat." Gus Dur sangat sadar akan implikasi paradigma yang dikembangkannya, karena akan menjadi salah satu titik sengketa tidak hanya di kalangan ormas dan gerakan Islam di luar NU, bahkan di dalam NU yang memiliki spektrum luas termasuk keberadaan penganut paradigma Islami itu di dalamnya!
Jika kita perhatikan perkembangan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara di Indonesia, maka wacana dan praksis yang meibatkan kedua interpretasi tersebut telah, sedang, dan tampaknya masih akan terus berjalan. Kita melihat bagaimana upaya-upaya pengejawantahan dari interpretasi pertama tersebut telah dan sedang menghasilkan berbagai pemikiran dan gerakan Islamisasi dengan spektrum yang cukup luas. Mulai dari gagasan dan praksis yang kultural, gradualis, moderat dan anti-kekerasan seperti yang dikembangkan oleh Alm Cak Nur (Dr. Nurcholish Majid), sampai gerakan-gerakan Islam fundamentalis, keras dan radikal serta menggunakan cara-cara kekerasan semacam FPI, HTI, Jama'ah Islamiah (JI), Jama'ah Anshorut Tauhid (JAT), dsb. Sementara itu, pada kelompok penganut penafsiran kedua juga muncul berbagai pemikiran dan praksis yang memiliki spektrum yang luas pula, seperti pemikiran dan kiprah alm. Gus Dur dengan visi transformatif kultural serta pendekatan moderat dan gradualis sampai yang paling "liberal" sebagaimana ditampilkan oleh kelompok Jaringan Islam Liberal (JIL). Kendati kedua kelompok tersebut acap kali susah dibedakan satu sama lain, seperti pendekatan Cak Nur dan GD, namun menurut hemat saya tetap ada perbedaan interpretasi yang fundamental antara keduanya: Pemikiran Cak Nur masih tetap dilandasi visi eksklusif Islam, sementara Gus Dur berpegang pada visi universal di mana Islam menjadi bagian di dalamnya. Itulah sebabnyadalam konteks kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaaran Indonesia, GD secara konsisten mengatakan bahwa Islam sebagai salah satu nilai komplementer, bukan alternatif, yang membentuk keindonesiaan bersama-sama dengan nilai-nilai yang lain.
Pemikiran universalis GD tentu berimplikasi sangat mendalam dan luas jika diterapkan dalam realitas kehidupan politik di Indonesia. Ketika beliau bersama-sama beberapa masyayikh (sesepuh, Ulama) NU mendeklarasikan berdirinya partai politik, PKB, maka dengan jelas beliau tidak menyebut parpol itu sebagai sebuah partai Islam. Resikonya, sudah bisa kita prediksi, adalah kritik tajam bukan saja dari kelompok "Islami" tetapi juga dari dalam NU sendiri yang memiliki pandangan ekslusif seperti itu. Bagi GD, kritik-kritik tersebut tidak menyurutkan langkahnya karena bagi beliau para pengritik tersebut "tidak menyadari bahwa NU sejak semula telah menerima kehadiran upaya berbeda0beda dalam sebuah negara dan kehidupan sebuah bangsa dan tidak mau terjebak dalam tasyis an-nushush al-muqaddasah (politisasi terhadap teks keagamaan)." Implikasi lainnya adalah penerimaan GD terhadap Deklarasi HAM Universal (DUHAM) secara konsisten karena ia memiliki kesamaan dengan nilai-nilai dasar Al-Ushulul Khamsah (hak-hak dasar yang lima) yang dikenal dalam Islam: 1) hak hidup, 2)hak beragama, 3) hak memeiliki properti, 4) hak memiliki dan menjalankan profesi, serta 5) hak melanjutkan keturunan yang baik.
Formulasi relasi negara dan Islam bagi Gus Dur juga jelas. Karena tidak ada kewajiban membuat sebuah "sistem" Islam, maka berarti pula "tidak ada keharusan untuk mendirikan sebuah negara Islam." Pandangan ini sangat penting karena sejarah Indonesia semenjak kemerdekaan sampai saat ini telah berkali-kali menyaksikan berbagai upaya mendikotomikan landasan negara Pancasila dengan Islam, serta upaya-upaya menolak legitimasi negara-bangsa sebagai "tidak Islami", seperti yang direpresentasikan oleh ide Khilafah atau aksi teror terjadap negeri ini atas nama perjuangan Islam melawan sistem negara dan kekuasaan taghut. Pemikiran dan perjuangan Gus Dur yang berhasil melakukan terobosan penting mengenai relasi negara dan Islam di negeri ini, sudah sewajarnya kita terus kembangkan dan siarkan keseantero muka bumi. Islam, bagaimanapun, adalah Rahmatan lil- 'alamin atau suatu karunia Allah bagi semua.
Jakarta, 4 September 2010

selengkapnya >>>